BINTUNI,KLIKPAPUA.com—Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mulai merekrut kembali tenang honorer, setelah sebelumnya diberhentikan sejak awal tahun 2021.
Untuk memastikan proses perekrutan tenaga honorer berjalan baik dan sesuai kebutuhan, Pemda Teluk Bintuni menggelar rapat lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), di ruang rapat kantor bupati SP 3 Distrik Manimeri, Jumat (3/9/21).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Petrus Kasihiw melalui video conference (vicon) dari Rumah Jabatan Bupati. Sementara yang hadir langsung di ruang rapat kantor bupati, yakni Wakil Bupati Matret Kokop, Plt. Sekda Frans N. Awak, par asisten Setda, pimpinan OPD dan sejumlah pejabat.
Dalam arahannya Bupati Petrus Kasihiw menyampaikan sejumlah poin yang harus menjadi pertimbangan dalam perekrutan tenaga honorer. Pertama terkait dengan dasar pembiayaan. Kedua alokasi kemampuan pembiayaan yang harus realistis dan jangan sampai menerima banyak tetapi tidak mampu untuk maksimalkan kinerja.
“Ketiga kebutuhan masing-masing OPD, bukan keingginan OPD ya tetapi kebutuhan, kalau memang salah satu OPD dalam melaksanakan tugasnya sangat membutuhkan honorer itu yang diharapkan, tetapi kalau honorer yang dimaksud hanya datang duduk habis bulan terima gaji yang seperti ini tidak boleh lagi terjadi, karena sama saja kita membiyayai pengganguran,” kata Bupati.
Bupati mengingatkan untuk honorer guru, juga harus melihat kebutuhannya masih kurang atau sudah cukup. “Kita tegaskan lagi di setiap OPD tertentu, yang pertama bertugas melaksanakan pelayanan umum, kesehatan, pendidikan itu yang kita prioritaskan, OPD yang bekerja dalam rangka meningkatkan retribusi dan pajak itu kita utamakan honorer yang berada disitu,” jelas bupati.
“Sedangkan kalau yang sifatnya hanya staffing dan umum, harus kita hitung dengan baik, karena kita tidak terlalu membutuhkan tenaga honorer di situ, ada tenaga CPNS yang baru saja menerima SK, yang bisa kita pergunakan. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan setiap OPD dalam merekrut honorer harus berdasarkan kebutuhan, jangan karena keinginan,” tegas bupati.
Kemudian berkaitan dengan tenaga operator yang ada disistem dan operator UPTD distrik itu sangat penting. Artinya semua kebutuhan ada di pimpinan OPD masing-masing, nanti disampaikan bahwa kebutuhan dinas ini berapa yang di butuhkan sesuai dengan porsi kerja yang ada.
Kasihiw menegaskan harus ada verifikasi supaya jangan terjadi lagi hal seperti dulu-dulu. Keputusan jumlah tenaga honor akan berpengaruh pada alokasi dana yang harus siapkan untuk membayar gaji mereka. “Jangan sampe jumlah honorer sama dengan jumlah PNS, minimal kita tekan dari stengah jumlah PNS yang ada disetiap OPD dan honor SK bupati harus diperbaiki setiap tahun bukan lima tahun sekali,” katanya lagi.
Sementara itu Asisten III, Izaak Laukoun yang mengurus perekrutan tenaga honorer mengatakan pengangkatan dan penenempatan tenaga kontrak atau honor tahun 2021 sudah selesai. Konsepnya sudah ada dan tinggal perbaikan serta tandatangan bupati. “Yang kedua sampe hari ini baru saya terima dari dinas lingkungan hidup dan pertanahan, jadi honor yang saya terima keseluruhan berjumlah 2.491 orang termasuk dari setiap 31 OPD, Distrik, UPTD, AMB dan kelistrikan,” katanya.
“Ada surat lampiran keputusan dari bupati berjumlah 59 lampiran, masing-masing OPD sudah ada jumlahnya dan para pimpinan OPD mengecek sesuai dengan usulan setiap OPD masing-masing, kita sudah rekap sesuai dengan jumlah yang ada,” ujarnya. (dr)
