MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Papua Barat, Moch Ali Hanafiah mengatakan ada tiga kantor KPPN di Papua Barat yang menyalurkan realisasi jenis belanja yakni KPPN Manokwari, KPPN Sorong dan KPPN Fakfak. KPPN ini yang menjadi ujung tombak untuk memastikan penyaluran APBN bisa berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Moch Ali Hanafiah dalam paparannya saat Bincang Bareng Media, Selasa ( 10/05/2021). Menurutnya realisasi APBN dari tiga belanja yang sentral yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagian besar rasionya kurang lebih sama dikisaran 20-30 % ini untuk realisasi per 7 Mei 2021.
“Di triwulan pertama bisa dilihat bahwa kontribusi terbesar belanja pemerintah pusat di Papua Barat itu justru berasal dari belanja modal ada sekitar 660 M yang terserap di triwulan pertama, sekitar 15 % dari alokasi total belanja modal yang tersedia untuk Papua barat. Lainnya belanja barang dan jasa ada sekitar 350 M atau sekitar 13,43 persen,” ungkapnya.
Ada beberapa faktor mengapa belanja Pemerintah Pusat di triwulan pertama itu bisa naik signifikan, apalagi dibandingkan triwulan pertama di tahun 2020. “Pertama adanya kebijakan relasasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan untuk mendorong kinerja belanja modal bisa terakrenasi, kemudian ada juga kebijakan yang mana mendukung kegiatan yang sudah tertera lokasi atau terlaksana di tahun 2020, tapi belum terlaksana pembayarannya itu dimungkinkan dikonversi kontraknya menjadi multi multiyears. Sehingga pembayaran kontrak yang tidak terlaksana ditriwulan empat bisa bisa dilaksanakan ditriwulan pertama,” ucapnya.
Kementerian Keuangan menekankan target disetiap triwulan yang harus dipenuhi oleh KPPN dan seluruh order instansi pemerintah yang ada di Papua Barat. Yakni di triwulan pertama diharuskan mencapai minimal 15%, di triwulan kedua harus mencapai 40%. “Dan kalau kita lihat dari trend belanja yang terjadi di tiga belanja besar ini belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, kami optimis akan menjadi target triwulan kedua sekitar 40% itu bisa dicapai.”
Yang mana menurut dia, transfer ke daerah ada yang dibayar secara langsung dari Jakarta ke Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat, ada dana Otsus, DAU, Dana Bagi Hasil dan fisik secara akumulatif.
“Dana fisik ini ada yang disalurkan oleh KPPN yaitu untuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah), itu disalurkan khusus oleh KPPN Manokwari. Dan dana intensif daerah ini dibayarkan oleh KPPN Jakarta dua yang menjadi mitra Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Namun ada bebera syarat yang harus dipenuhi agar penyaluran ini bisa terpenuhi.” .(aa)
