MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ), Pahala Nainggolan, sangat ingin mendorong Papua dan Papua Barat untuk menerapkan Tata Kelolah Pemerintah yang baik, karena kita percaya dengan tata kelola yang baik pencegahan itu secara otomatis berjalan dengan sendirinya.
Dalam upaya melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi di wilayah Indonesia KPK telah membuat delapan instrumen di delapan areal yang selama ini banyak terjadi korupsi disana baik besar maupun kecil, dan untuk delapan areal ini kita taruh dalam aplikasi JAGA dan kemajuannya masing-masing kita sampaikan kepada media dan semua elemen masyarakat agar dilihat bagaimana Provinsi Papua dengan 29 kabupaten/ kota dan Papua Barat dngan 13 kabupaten/ kota mengimplementasi 8 Instrumen tata kelolah tersebut.
Hal ini disampaikan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Pahala Nainggolan dalam webinar Implementasi pencegahan korupsi melalui aplikasi JAGA di Papua dan Papua Barat, baru-baru ini.
Delapan instrument tersebut, di antaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen aparatur sipil negara, kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah, optimalisasi pendapatan daerah, tata kelola dana desa, dan manajemen aset daerah. “Tujuannya adalah agar media massa, masyarakat, universitas, pendamping desa, pendamping sektoral, dan tokoh agama dapat melihat secara utuh bagaimana provinsi mengimplementasikan Delapan instrumen tata kelolah tersebut,” ujarnya.
Ada berita buruk, bahwa sejak 2016, Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh, Maluku Utara,dan NTT masih tertinggal dengan daerah soal implementasi delapan instrument tersebut.
“Instrumen pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa misalnya dimulai dari implementasi e-planning dan e-budgeting. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran dilakukan dengan pengadaan berbasis elektronik e-procurement dan penerapan e-catalog. Sedangkan, di bidang perizinan dengan penerapan pelayanan terpadu satu pintu,” katanya.
Kata Nainggolan, dengan aplikasi JAGA.ID, gubernur dan wakil gubernur bisa memantau langsung kinerja dari kabupaten/kota serta OPD-OPD dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing. “Sudah bisa kelihatan, kalau ada bupati atau wali kota serta kepala OPD menyimpang dari pekerjaannya sudah bisa langsung ditegur. Karena dalam Delapan instrument ini banyak melibatkan para kepala OPD, mulai dari pendapatan daerah, perijinan, dan pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya.(aa)
