Gubernur Papua Barat, OPD terkait melakukan audens bersama Bawaslu Papua Barat, Rabu (1/7/2020). (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Gubernur Provinsi Papua Barat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan tatap muka bersama Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat. Pertemuan ini rangka memantapkan komitmen dalam pengawasan pada masa Pilkada Serentak nanti.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan pertemuan yang dilakukan bersama Bawaslu ini hanya menyangkut masalah kelengkapan anggota di jajaran Bawaslu yang hingga menjelang Pilkada ini masih minim.
Lebih lanjut Gubernur sampaikan, audensi dengan Bawaslu mereka menyampaikan terkait Pilkada yang nanti dilaksanakan di Papua Barat, sesuai tugas dan tanggungjawab mereka sebagai lembaga penyelenggara maupun lembaga pengawas tugas tanggung jawab yang perlu mendapatkan dukungan dari OPD terkait di provinsi.
“Dan perlu kita komunikasi dan koordinasi kan bersama-sama, sehingga kita harapkan dalam pengawasan itu semua berjalan baik semua tahapan, termasuk verifikasi faktual, yang dilakukan oleh KPU dengan calon-calon dan lain sebagainya. Itu semua bisa berjalan baik dan tahapan itu harus kita ikut sekalipun kita hadapi virus Corona, jangan sampai menjadi hambatan,” ungkap Dominggus.
Disamping itu Bawaslu minta kepada Pemda agar dapat memberikan dukungan beberapa ASN sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan. Sesuai latar belakang keilmuan dan untuk diperbantukan.
“Tentunya kita lihat mekanisme atau aturan yang ada, itu menjadi kewenangan kita di provinsi, namun itu juga akan berkaitan pembiayaan juga, mungkin karena situasi kondisi Papua Barat tidak sama dengan kita bicara di pulau Jawa, kita bicara di Jakarta sana, disini kondisi juga kita perlu pertimbangkan, sehingga perlu juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Gubernur.
Selain mempertimbangan situasi geografis di masing-masing kabupaten ,permintaan anggaran itu juga untuk mengantisipasi adanya penambahan TPS, sehingga tentunya ada konseksuensi penambahan biaya. “Meski kita ketahui bersama sebelumnya sudah ada penetapan APBD, tapi berupa hibah itu ketika itu ada penambahan pasti ada konsekuensi penambahan, dengan demikian ini kan kembali ke kabupaten kota masing-masing,” tutur Gubernur.(aa/bm)
