MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Momen HUT Bhayangkara ke-74, Bupati Manokwari Selatan (Mansel) Markus Waran bersama 10 warga setempat menerima penghargaan dari Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Penghargaan diberikan atas hibah tanah untuk pembangunan Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara (SPN) dan pembangunan Polres Mansel. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Mansel, Markus Waran, Ketua DPRD Mansel, Moses Anari beserta 10 warga pemilik hak ulayat.
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengatakan patut mengapresiasikan dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mansel dan pemilik hak ulayat setempat atas tanah SPN dan Polres yang telah dihibahkan untuk pembangunan Polres dan SPN.
“SPN nantinya akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri dari putra-pitri Papua, sehingga diharapkan adanya dukungan dari semua pihak, karena dalam waktu dekat gedung SPN serta fasilitas pendukungnya sudah mulai dikerjakan,” jelas Kapolda di aula Arfak, Rabu (1/7/2020).
Sementara itu, Bupati Mansel Markus Waran mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut, dan berharap seluruh pelaksanaan pembangunan SPN dapat segera direalisasikan. “Karena untuk lahan sudah tidak ada masalah lagi, karena dari Pemda sudah berkoordinasi dengan pemilik hak ulayat,” jelas Markus saat ditemui usai HUT Bhayangkara.
Dikatakan Bupati Waran, SPN hadir di Kabupaten Mansel untuk SDM, menaikkan IPM di Papua Barat. “Adanya SPN ini nantinya juga akan mengurangi pengangguran,” tuturnya.
Lebih lanjut Bupati Waran berharap dapat dilakukan seperti Rindam, setiap tahun ada penerimaan kuota dari anak-anak Papua, lebih khusus di Mansel.
Menurut Markus nantinya akan dibuat MoU dan langsung di Perda-kan, jadi setiap ada penerimaanya sudah pasti Mansel harus diikutkan untuk dapat mewarnai penerimaan anggota di Polri Papua Barat. “Untuk penerimaan TNI sudah ada MoU dengan Rindam dan sedang berjalan, dimana tadi Panglima sampaikan untuk saya siapkan 100 anak-anak untuk dididik jadi Bintara, saya kebingungan lagi, 100 ini kalau Mansel sendiri tidak bisa, saya punya 6 distrik ini kan tidak semuanya kan pasti menjawab itu, pasti saya berkoordinasi dengan para bupati yang ada di Papua Barat, khusus anak-anak asli Papua,” tuturnya.
“Jadi pasti poin satu OAP, poin dua orang Nusantara yang sudah lama tinggal dan lahir besar di Tanah Papua, ketiga itu sudah sesuai dengan apa namanya juklinis yang di tentukan,” sambungnya.
Thomas salah satu pemilik hak ulayat juga menyampaikan tidak ada masalah, semua itu diberikan dengan tulus dan murni untuk pembangunan. “Tidak ada palang lagi, sudah siap untuk dibangun, dan masyarakat yang ada di sana sangat antusias menyambut pembangunanan SPN dan Polres,” ungkap Thomas.(aa/bm)