Kapolda Polda Papua Barat , Irjen Pol Tornagogo Sihombing. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Polda Papua Barat akan melibatkan dua per tiga kekuatan atau sebanyak 2.500 – 3.000 personel untuk mengamankan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Demikian disampaikan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing kepada awak media, Rabu (1/7/2020). “Saat ini seluruh personel baik di jajaran Polres maupun Polsek serta Pospol siap digerakkan untuk mengamankan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang,” kata Kapolda.
Menurut Kapolda, dinamika yang cukup signifikan yang dapat mengganggu tahapan Pilkada. Meskipun demikian, gangguan kecil harus tetap diantisipasi, agar tidak memicu konflik. “Tentu saja tanpa ada bantuan dari unsur-unsur masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sesuatu yang diharapkan oleh pelayanan publik, keamanan dan ketertiban masyarakat.”
Lebih lanjut Kapolda menyampaikan, semua pihak, unsur-unsur terkait baik tokoh agama, tokoh pemuda, termasuk juga forkopimda yang masuk di dalam lingkungan Provinsi Papua Barat diharapkan dalam bersama-sama mendeklarasikan kesiapan menyambut Pilkada nanti.
“Kita berharap bisa menjalankan pesta demokrasi dengan aman dan lancar, pesta demokrasi ini di bulan Desember 2020, 2/3 kekuatan personil, jadi berkisar 3.000 personil akan dipersiapkan amankan Pilkada pada 9 Desember 2020. Akan libatkan seluruh jajaran yang ada di Polda Papua Barat,” tegasnya lagi.
Terkait anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kata Kapolda, telah rampung dan Polda Papua Barat tergolong mendapat NPHD di atas 50 persen, bukan dibawah 50 persen. “Itu harus dicukupkan bagi kami, karena Polda yang lain mereka sedikit kesulitan karena mendapat NPHD dibawa 50 persen. Semua telah diaudit dari masing-masing tim jajaran Polda Papua Barat, dimana jika adanya penambahan pos TPS sudah bisa penuhi standar yang diinginkan,” jelasnya.
Menyoal netralitas dari anggota Polri, tegas Kapolda, itu sudah final. Kapolri telah menyatakan netral menghadapi pemilu. “Jika ada anggota yang melanggar akan hal itu, sudah diingatkan, bahkan di warning, jadi jangan melanggar,” tutur Kapolda. Ia juga mengungkapkan, dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Kaimana dinilai sebagai daerah yang paling rentan terjadi konflik. (aa/bm)
