BINTUNI,KLIKPAPUA.com–Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw Kamis (21/9/2023) membuka sosialisasi Standar Satuan Harga (SSH) barang dan jasa Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2023, di aula Sasana Karya di kantor bupati SP 3 Distrik Manimeri.
Kepala Bidang Aset Daerah Cendro Edi Wibowo mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan dokumen standar satuan harga barang pemerintah untuk penyusunan RKA- perangkat daerah dan APBD tahun anggaran 2024, mempermudah perencanaan APBD, memetakan kode barang dan kode rekening sesuai regulasi, mengintergrasikan standar harga barang ke dalam SIPD dan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan standar harga satuan.
Sementara itu, Bupati Petrus Kasihiw dalam sambutanya mengatakan, pengelolaan keuangan menjadi prinsip dan penting bagi pemda, karena tanpa menata keuangan dengan baik maka kegiatan program tidak akan tepat sasaran.
Apalagi, tahun depan daerah akan banyak mengikuti agenda lainya seperti menghadapi pemilu di tahun 2024. Ini semua menjadi perhatian untuk merencanakan belanja yang profesional dan bermanfaat untuk pelayanan publik.
“Sebelum kita melalukan perencanaan dan penganggaran di tahun 2024 standar satuan harga harus kita selesaikan tahun ini, Ini penting tanpa standar perencanaan kita akan under estimate atau over estimate jangan sampai harga di DPA kurang dr pasaran stau harga kita melampaui harga pasar,” kata Bupati lagi.
Bupati berharap OPD proaktif, karena terkadang persoalan terjadi dengan pihak hukum ketika ada masalah dalam standar harga yang tidak jarang terjadi markup anggaran yang menimbulkan kerugian negara.
“Kita bertangguhgjawab bersama sama terhadap SSH itu, oleh karena itu kita harus sama-sama memahami, saya percaya standar keuangan harga akan menjadi kepercayaan masyarakat menjadi benar-benad bisa di pertanggungjawabkan,” pungkas Bupati.
Bupati berharap Bintuni bisa mewujudkan SSH yang baku di tahun 2024, untuk bintuni maju damai dan berdaya saing.
Kegiatan yang digelar Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) ini menghadirkan narasumber dari Swasaba Research Initiatife UGM Jogjakarta dengan peserta kegiatan Kepala OPD, kepala distrik, vertikal dan stakeholder.(dr)
