JAYAPURA,KLIKPAPUA.COM – Langkah bupati dan walikota Jayapura mendorong pemekaran Provinsi Tabi mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) asal daerah pemilihan Mamta Orgenes Kaway. S.Th dan Yotam Bilasi menilai nama Provinsi Tabi tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat dan juga ibukota pemerintahannya tidak jelas dimana.
“Dari sisi waktu, pemekaran boleh-boleh saja tetapi dari sisi nama dan tempatnya (ibukota dan wilayah pleyanan pemerintahannya) nanti dimana?” ujar Anggota DPRP Papua, Orgenes Kaway. S.Th menginteraksi rencana pemekaran Provinsi Tabi yang digalang Bupati dan Walikota Jayapura bersama Bupati Sarmi, Keerom dan Mamberamo Raya.
Menurutnya, meski Wali Kota Jayapura telah menyatakan siap untuk menjadi ibukota Provinsi Tabi namun saat ini secara dejure dan defacto, Kota Jayapura adalah ibukota dari Provinsi Papua.
“Kalau Provinsi TABI yang mau di Mekarkan dimana tempatnya? Sekalipun Kota Jayapura menyatakan siap untuk menjadi Ibukota Provinsi Tabi tetapi yang harus diingat saat ini Jayapura ibukota Provinsi Induk Papua,”jelasnya kepada pers, Selasa (17/9/2019) usai mengikuti sidang Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua di gedung DPRP Papua.
Saat ini, lanjut Orgenes, yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah adalah merajut kembali persatuan dan kesatuan antar sesama masyarakat Papua untuk bergandengan tangan membangun dan mensejahterahkan Orag Asli Papua (OAP).
“Mari semua masyarakat Tabi Bergandengan tangan mendukung Pemerintah Papua untuk mensejahterakan Orang Asli Papua. Provinsi Papua merupakan jelmaan dari Provinsi Tabi karena berada di wilayah adat Mamta,”ajak Orgenes Kaway.
Sementara itu Anggota DPRP perwakilan wilayah adat Mamberamo Raya, Yotam Bilasi menilai selain nama provinsi Tabi tidak tepat, waktunya untuk pemekaran juga tidak pas. Pasalnya, saatnya ini yang perlu diwujudkan adalah pemekaran kabupaten Daerah Otonom Baru (DOB) di daerah Mamta seperi DOB Kabupaten Grime Nawa, DOB Sarmi TImur, DOB Lembah Rovaer.
Sebagai salah satu anak adat di Kabupaten Mamberamo Raya, Bilasi meminta semua komponen masyarakat adat wilayah adat Mamta mempertimbangkan secara matang pemekaran karena kenyataan saat ini masyarakat asli Papua belum diberdayakan dan tersingkir diatas tanah dan negerinya sendiri.
“Jangan karena kepentingan politik beberapa orang tokoh, rakyat Mamta jadi korban. Apakah dengan mekarnya provinsi Tabi dapar jamin seluruh sumber daya manusia anak-anak Mamta dapat terserap menduduki jabatan di pemerintah serta mendapat lapangan kerja yang baik?,”ujar Bilasi di Ruang Rapat Komisi 4 DPR Papua.
Dia menambahkan kenyataan hari ini, kabupaten dan kota di wilayah adat Mamta sebagian besar jabatan eselonnya diduduki orang non Papua. Padahal dari pengamatannya di 4 kabupaten dan 1 kota, banyak orang asli Papua khususnya dari Mamta yang sudah punya gelar sarjana dan memiliki ijazah tapi tidak dapat pekerjaan di pemerintahan.
“Banyak juga anak asli yang punya kemampuan tapi tidak mendapat job dan jabatan di jabatan-jabatan eselon. Kebanyakan diambil dari saudara-saudara dari luar Papua,”tandas Yotam Bilasi.
Editor: ANDRE FONATABA
