BINTUNI,KLIKPAPUA.com—Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni memberikan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, sebelum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021, Rabu (30/9/2021).
Pesan penting dari empat fraksi disampaikan dalam pendapat akhir dari empat fraksi yakni, Fraksi Nasdem Bersatu yang dibacakan Andareas Nauri menyetujui dan mengimbau kepada para pengguna anggaran supaya dapat mengelola anggaran negara secara efisien dan efektif sesuai kebutuhan daerah dan merujuk peraturan kemendagri.
Pendapat akhir Fraksi Persatuan Indonesia yang di bacakan Anton Asmorom juga menerima dan menyetujui tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2021, selanjutnya untuk dapat menetapkanya menjadi peraturan daerah. Pendapat akhir dari Fraksi Golkar yang di bacakan Ayor Kosefa menyetujui dan menyepakati rancangan perubahan anggaran APBD perubahan dan pendapatan dan belanja daerah untuk dijadikan ketetapan anggran perubahan APBD tahun 2021.
Fraksi Golkar sangat mendukung semua kebijakan pemerintah daerah selama untuk melayani kepentingan masyarakat serta akselerasi mewujudkan Teluk Bintuni maju dan sejahtera.
Fraksi Golkar juga berpesan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengoptimalkan aset yang dikelola oleh BUMD karena hal tersebut merupakan salah satu cara agar dapat meningkatkan pendapatan daerah.
“Selanjutnya kami juga meminta kepada saudara Bupati untuk segera melakukan evaluasi terhadap OPD kinerja dan penyertaan modal pada BUMD yang selama ini belum menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah diminta kepada saudara Bupati Teluk Bintuni untuk melakukan evaluasi terhadap khususnya OPD yang berhubungan dengan penerimaan daerah selain itu kami juga berharap agar sumber pendapatan asli daerah terus digali dan semua program pembangunan dalam rancangan program kerja harus bersifat merata sehingga menampung semua aspirasi masyarakat di setiap distrik,” katanya.
Fraksi Golkar juga meminta kepada OPD terkait untuk segera menyelesaikan pelaksanaan kegiatan fisik yang merupakan fungsi melekat pada setiap OPD.
Fraksi Golkar juga meminta kepada pemerintah daerah agar salinan APBD-P tersebut dibagikan kepada masing-masing anggota dewan agar tidak terjadinya pergeseran anggaran tanpa sepengetahuan badan anggaran DPRD.
“Bismillahirrohmanirrohim kami dari Fraksi Golkar menyetujui dan menyepakati rancangan perubahan anggaran APBD perubahan dan pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran untuk dijadikan ketetapan anggran perubahan APBD tahun 2021,” katanya.
Pendapat akhir dari Fraksi Pembangunan Demokrasi Nasional yang disampaikan oleh Yasman Yasir, pihaknya juga menyetujui RAPBD P tersebut. Namun fraksi ini meminta kepada pemerintah daerah agar meningkatkan mutu layanan kesehatan, memperbaiki pelayanan kebersihan di lingkungan masyarakat, serta mengelola berbagai usulan masyarakat dengan sangat bijaksana. Atas persetujuan 4 fraksi ini akhirnya ditetapkan APBD-P Teluk Bintuni tahun 2021 sebesar 1,7 triliun.(dr)
