Pemkab Bintuni Integrasikan Aspirasi dan Prioritas Pembangunan Lewat Musrenbang Otsus dan RKPD

0
Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy membuka Musrenbang Otsus dan RKPD 2026.

BINTUNI,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintuni melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Senin (8/7/2025), di Kantor Bupati SP 3, Distrik Manimeri.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Forum Perangkat Daerah dan dibuka langsung oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy.

Hadir juga Kepala Perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) Papua Barat, Irene Manibuy, serta para kepala OPD, perwakilan distrik, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bupati Yohanis dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum Musrenbang sebagai ruang integrasi antara aspirasi masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Perencanaan yang transparan, akuntabel, aspiratif, tepat dan terarah sangat penting. Melalui Musrenbang RKPD dan Otsus ini, kita ingin menyatukan prioritas pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Bupati.

Ia menambahkan bahwa penyusunan RKPD tahun 2026 harus mengacu pada visi dan misi kepala daerah.

Dalam forum tersebut, Bupati juga menekankan agar program-program pembangunan tidak hanya disusun secara administratif, namun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Musrenbang Otsus, menurutnya, harus menjadi bentuk nyata afirmasi negara terhadap hak-hak dan kesejahteraan OAP di Teluk Bintuni.

“RAP Otsus 2026 harus dirancang secara cermat dan partisipatif agar memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua,” tegasnya.

Kepala Subbidang Pelaporan Bapelitbangda Teluk Bintuni, Romelus Larwuy, menjelaskan bahwa Musrenbang ini bertujuan menyelaraskan usulan program dari tingkat distrik dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

“Melalui forum ini, kami menyerap masukan dari semua pihak agar dokumen RKPD dan Otsus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan,” ucap Romelus.

Musrenbang ini dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari dan melibatkan seluruh OPD serta perwakilan distrik.

Kegiatan ini juga menghadirkan pemateri dari Kementerian Dalam Negeri, Kantor Wilayah KPPN Papua Barat, serta Kepala Perwakilan BP3OKP Papua Barat, Irene Manibuy, yang akan membawakan materi khusus tentang perencanaan Otsus pada hari kedua. (red)


Komentar Anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses