BINTUNI,KLIKPAPUA – Partisipasi Pejabat dilingkup Pemda Teluk Bintuni, untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada KPK masih terbilang rendah.
Hal ini disampaikan Sekda Teluk Bintuni Gustaf Manuputty, ketika memimpin apel gabungan di Halaman Kantor Bupati SP3, Distrik Manimeri, Senin (29/7/2019).
Dikatakannya, soal laporan data dari seluruh Papua Barat, Bintuni termasuk yang paling rendah partisipasinya.
Pasalnya, dengan komitmen yang sudah dibuat bersama KPK hingga batas waktu 29 Juli (kemarin,red) artinya pada tanggal tersebut KPK sudah harus menerima LKPN tersebut.
“Batas waktu sampai tanggal 29, saya kuatir lagi jangan sampai tidak ada yang penuhi itu lagi, jadi tolong yang merasa hadir di kantor Inspektorat provinsi, dan sudah membuat komitmen dengan Tim KPK supaya ditepati,” ujar Gustaf.
Sekda menuturkan dari 154 pejabat di Pemda Teluk Bintuni yang hadir dan sudah membuat komitmen pada pertengahan Juli bersama KPK, untuk melaporkan hingga batas waktu sampai tanggal 29 Juli.
Sekda kembali menghimbau pejabat agar dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut. LHKPN bukan menjadi tanggungjawab Bupati, wakil maupun sekda. Tapi menjadi tugas dan tanggungjawab masing masing pejabat eselon II, III juga IV yang ada di OPD masing Masing.
Gustaf juga menghimbau, data LHKPN ini akan menjadi data awal bagi KPK, untuk dijadikan sebagai acuan sehingga OPD dihimbau tidak perlu takut.
“Ini kan data LKPN kita tinggal lapor, apa yang ada ya.. lapor, ini kan kita baru mulai kita diminta data bes dan data itu yang akan KPK jadikan acuan untuk kedepan, jadi tidak perlu mau takut lapor, karena itu akan jadi data bes dari para pejabat,” katanya lagi.
Dijadwalkan tanggal 1 Agustus akan ada rapat para Bupati, sekda kepala Bappeda, Inspektorat untuk rapat tindaklanjut dari semuanya diantaranya LHKPN.
Menurut ketetangan Kepala Inspektorat Teluk Bintuni I Wayan Sidia yang dikonfirmasi usai apel pagi menuturkan, dari sekitar 154 pejabat, baru sebanyak 25 pejabat yang menyerahkan diantaranya Bupati dan Wakil Bupati.
“Sejak jam 12 malam tadi (Minggu 28 malam) sudah ada 23 pejabat penyelenggara negara yang menyerahkan, dan 2 pejabat tinggi negara yang menyerahkan data LHKPN yakni Bupati dan wakil Bupati,” katanya.(at)
