BINTUNI,KLIKPAPUA.com– Tahapan lelang jabatan untuk mengisi 12 kursi kepala OPD di lingkup Pemerintah Teluk Bintuni hingga saat ini belum juga selesai.
Jadwal hasil seleksi lelang jabatan yang seyogyanya dirampungkan sejak 9 November 2022 lalu, nyatanya masih terkendala sejumlah hal.
Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw yang dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan, salah satu kendala yang membuat jadwal mundur di antaranya terkait dengan kompetensi sosio kultur yang harus mempertimbangkan pejabat dari kalangan tujuh suku.
“Mundur itu karena ada beberapa hal yang perlu di konfirmasi kembali, artinya syarat itu penting tapi pansel juga mendengar suara kami untuk kompetensi sosio kultur, Bintuni ini kan ada 7 suku keterwakilan suku dalam pemerintahan penting juga,” ujar Bupati Kasihiw.
Dia juga tidak menampik ada sejumlah tekanan politik dari masyarakat, namun menurutnya hal ini biasa terjadi, sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan.
“Tekanan politik itu biasa, namnya orang menyampaikan aspirasi itu hal yang wajar, kita tentukan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan,” kata Bupati.
Bupati memastikan menyerahkan semua hasil seleksi kepada tim panitia seleksi untuk nantinya bisa menyampaikan beberapa nama kepada Bupati untuk menentukan siapa saja yang akan menduduki 12 kursi jabatan tersebut.
“Semuanya kita serahkan ke pansel yang menentukan nanti rekomendasi pansel sampaikan beberapa nama baru kita tentukan,” ujar Kasihiw.
Bupati berharap, pansel bekerja dengan cepat sehingga hasil seleksi lelang jabatan ini nantinya bisa segera diperoleh dan pelantikan bisa dilakukan di awal Desember 2022.
“Untuk memaksimalkan target pembangunan, kita butuh pejabat yang handal dan mampu untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah, OPD harus pintar memahami apa program pemda dan keinginan masyarakat, sehingga pansel bekerja lebih cepat supaya awal bulan Desember kita bisa lantik,” pungkasnya.(dr)
