BINTUNI,KLIKPAPUA.COM— Menindaklanjuti rencana aksi pemerintah daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka setiap daerah harus ada Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ).
Terkait hal itu, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw menegaskan kedepan pembagian proyek harus lewat LPBJ. Karena unit itu sudah hadir di kabupaten ini.
“Dari waktu ke waktu saya sudah ingatkan, kita punya rencana aksi dengan KPK, yang kita buat adalah mulai melengkapi, yang bapak ibu lihat sekarang sudah ada lembaga pengadaan barang dan jasa (LPBJ) itu penting, kedepan sudah tidak ada lagi pimpinan OPD tentukan proyek, pemenang proyek, semua sudah harus lewat satu pintu yaitu di LPBJ,” tegas Bupati Petrus Kasihiw saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat administrator dan pejabat pelaksana, di kantor bupati, SP 3, Distrik Manimeri, baru-baru ini.
Bupati mengatakan, prosedur itu sudah menjadi kesepakatan dan tuntutan aturan yang harus dijalankan. Demi untuk menghindar dari pelanggaran – pelanggaran hukum.
Namun kata Bupati, kewenangan pimpinan OPD masih tetap ada, yakni dengan membuat usulan – usulan pekerjaan yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh tim sesuai kelompok kerja (Pokja) yang ada.
Pasalnya, mengenai penyelenggaraan pemerintah, banyak hal yang mulai berubah. Untuk itu, ia mengajak semua pegawainya agar bekerja dengan baik sesuai aturan, agar tetap aman sampai dengan pensiun.
“Mari semua saling menjaga, kalau saya selaku bupati ada yang kurang ya.. diingatkan, karena sebagai manusia bupati bukan segala – galanya, yang maha tahu, bisa saja salah,” katanya.
Bupati berharap agar seluruh pegawai meninggalkan pikiran – pikiran yang tidak membuat berkembang. Tapi mari bekerja sesuai aturan dan relefan jaman saat ini.(at)
