Andreas Nauri : Batas Bintuni dan Fakfak Ditandai dengan Bukti Sumpah Adat

0
59

BINTUNI,KLIKPAPUA.com— Ketua Komisi A DPRD Teluk Bintuni Andreas Naury yang juga selaku anak 7 suku dari suku  Irarutu mengklaim perbatasan antara Bintuni Fakfak yang diklaim masyarakat Bahammata Kabupaten Fakfak adalah milik Suku Irarutu.

Andreas mengatakan, jika sesui dengan cerita nenek moyangnya terdahulu, perbatasan antara Kabupaten Bintuni dan Fakfak ditandai dengan sumpah adat yang diletakan di atas patok kayu dengan menggunakan piring adat yang sampai saat ini masih ada.

“Kalau dari sisi adat, itu milik kita suku Irarutu, karena sungai-sungai disitu semua menggunakan bahasa Irarutu bukan bahammata, termasuk sungai Bomberai yang nama sebenarnya adalah Muran, dan kita punya bukti sumpah adat itu ada, waktu itu ada kayu besi yang kita taro piring adat,” ujar Nauri di Bintuni.

Selain tanda adat, posisi biografi juga menurut Nauri sudah ditentukan ke dua suku tersebut yang ditandai dengan air jernih milik Kabupaten Fakfak dan air kabur milik Kabupaten Teluk Bintuni yang jika ditarik ke darat ditandai dengan gunung dan lembah.

Oleh karena itu, selaku asli anak Suku Iraratu, Andreas menyayangkan adanya wacana pemindahan pabrik pupuk yang akan di bangun di Onar ke Kabupaten Fakfak oleh Menteri Investasi yang kini merangkap sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia.

“Saya meminta kepada pemerintah provinsi dan pusat agar segera menyelesaikan persoalan ini, agar tidak membuat polemik kepada masyarakat apa lagi situasi kondisi papua barat yang sedang bergejolak,” ujar Nauri.

Andreas Nauri juga mengatakan, sebelumnya persoalan lahan ini pernah terjadi di 2017 dan Suku Irarutu meminta suku Bahammata untuk sumpah adat namun suku Bahammata tidak mau melakukannya.

“Karena tanah adat irarutu ada masuk diwilayah kabupaten Fakfak, sedangkan masyarakat Fakfak ada di wiliyah Kabupaten Teluk Bintuni, ini yang menjadi persolan, yang kita takutkan kalau masyarakat mengambil langkah sendiri, kita tidak tau apa yang akan terjadi diwilayah adat tersebut,” jelas Andreas.

Selaku anak adat dari Irarutu Andreas mengatakan DPR tidak akan tingal diam menyangkut soal batas ini, akan segera menyurat ke gubernur dan dilanjutkan ke pihak kemendagri serta akan memangil kabang pemerintahan untuk membicarakan tapal batas dan  akan langsung mengecek situasi ditapal batas, agar menghindari konflik antara masyarakat Bintuni dan masyarakat di sana. (dr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.