Wakil Ketua II DPRD Raja Ampat, Charles A. Imbir. (Foto: David/klikpapua)
WAISAI,KLIKPAPUA.COM– Wakil Ketua II DPRD Raja Ampat, Charles A. Imbir menyesalkan kinerja Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Raja Ampat, sebab hingga kini hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2018 belum diumumkan.
Menurut CAI, sapaan akrabnya, hal tersebut merupakan pembelajaran bagi pemerintah daerah. ” Pemda tidak bisa bilang tidak tahu. Ini jelas, diduga ada oknum yang bermain terutama di bagian kepegawaian. Untuk itu, Bupati harus mengawasi dengan serius agar tidak terjadi manipulasi data, ” ucapnya kepada klikpapua.comlewat pesan whatshapp, Rabu pagi (12/08/20).
Politisi Hanura itu menuturkan bahwa Kabupaten Raja Ampat dibentuk untuk kesejahteraan orang Raja Ampat, sehingga Orang Asli Papua (OAP) asal Raja Ampat harus diprioritaskan, terutama anak – anak yang ada di kampung – kampung (desa) di wilayah Kabupaten Raja Ampat. “Dari marga saja sudah bisa ketemu asalnya. Untuk itu Pemda harus melibatkan berbagai lembaga adat dan suku yang ada di Raja Ampat. Misalnya, lembaga adat Suku Maya, lembaga adat Betkaf, ikatan Suku Usba, Wardo, Kawe, Wawiai, Matbat, Tipin, Moi Salawati, “pintanya.
Lanjut, sambung CAI, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan konflik yang besar, dilihat dari Otonomi khusus (Otsus) di tanah Papua ditolak salah satu penyebabnya karena penerimaan pegawai.
Ditanya apakah hasil seleksi CPNS harus sesuai kuota 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk non OAP, Ia menambahkan bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi karena hal itu merupakan afirmatif Otsus.”Kalau di Kabupaten Paniai bisa 100 persen OAP jadi pegawai, kenapa di Raja Ampat tidak bisa 100 persen OAP, ” pungkas CAI. (djw)
