Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memimpin langsung pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 77 meter dan penancapan Bendera Merah Putih sebanyak 77 tiang di sepanjang Pantai Pulau Fani, Distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu (13/8/2022). (Foto: Aufrida/klikpapua)
RAJA AMPAT,KLIKPAPUA.com— Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw bersama forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat membentangkan Bendera Merah Putih sepanjang 77 meter dan penancapan Bendera Merah Putih sebanyak 77 tiang di sepanjang Pantai Pulau Fani, Distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu (13/8/2022).
Penjabat Gubernur Papua Barat mengatakan, kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia telah dilaksanakan,dan patut disyukuri. Ini agar mendapat perhatian Presiden terkait batas Negara.
Bahwa di wilayah Papua Barat, khususnya di Raja Ampat ada tiga pulau terluar dan terdepan. “Yang saat ini kita berada di Pulau Fani, yang ada di perbatasan negara kita, yang dulu pernah dikuasai Filipina. Saat itu mereka mencari ikan lalu melihat ada pulau kosong, maka mereka mengklaim bahwa itu merupakan pulau milik mereka,” ungkapnya.
Lebih lanjut Pj Gubernur mengatakan, Pulau Fani bisa direbut kembali, semua itu karena hasil perjuangan para pendahulu.
Pulau Fani merupakan batas negara Indonesia terluar, sehingga akan didirikan Tugu yang melambangkan NKRI di pulau ini. “Pembangunan prastasi tersebut untuk menyatakan bahwa pulau ini ada, pulau ini berisi manusia, pulau ini ada kekuatan yang menjaga, dari kedaulatan negara ini dan merah putih berkibar di pulau ini,” ungkapnya.
Pj Gubernur kembali mempertegas, bahwa kehadirannya bersama forkopimda dan masyarakat di Kepulauan Ayau yang melakukan penancapan 77 buah Bendera Merah Putih dan pembentangan 77 meter Merah Putih untul memperingati Hari Kemerdekaan RI ke- 77.
Bahkan mengiginkan agar Pulau Fani mendapat perhatian, masyarakat harus diberikan ruang yang baik, agar mereka sayang dan menjaga betul wilayah itu.
“Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang masuk di wilayah ini. Ini merupakan wilayah adat mereka yang punya usaha dan mata pencaharian mereka ada di sini, sehingga mereka harus ikut terlibat untuk menjaga wilayah ini dan kami pemerintah juga akan terus melakukan upaya untuk membantu masyarakat yang ada di sini, ” tutupnya. (aa)
