MANSEL,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menggelar Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa.
Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat PAMKA GPKAI, Jalan Sujarwo Condronegoro, Ransiki, Kamis (9/10/2025).
Kepala DPMK Mansel, Agustinus Iba menjelaskan rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari temuan BPKP tahun 2020 terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di beberapa kampung.
Bantuan dinilai kurang tepat sasaran serta adanya penerima ganda atau tumpang tindih dengan program bantuan dari dinas teknis lainnya.
“Misalnya, ada aparatur sipil negara (ASN) yang masih menerima bantuan, dan ada pula masyarakat yang mendapat bantuan ganda, seperti program PKH dari Dinas Sosial sekaligus BLT dari dana desa,” ujar Agustinus.
Menurutnya, DPMK berupaya menyinkronkan data penerima bantuan agar penyaluran ke depan lebih tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih.
“Kami berharap dinas-dinas teknis yang menyalurkan bantuan langsung dapat memberikan data penerima ke pihak kampung, minimal kepala kampung dan aparatnya mengetahui agar distribusi bantuan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Agustinus menambahkan, dengan sinkronisasi data tersebut, masyarakat yang benar-benar berhak dan belum pernah menerima bantuan dapat diprioritaskan sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan di seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Kampung DPMK Mansel, Deki Towansiba, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penggunaan dana desa, terutama dalam hal administrasi dan pelaporan.
“Kita harapkan penerima manfaat dari program lain, seperti PKH atau BPNT, tidak lagi menerima bantuan dari dana desa,” ujarnya
Kampung harus memastikan penerima bantuan benar-benar yang belum pernah mendapatkan program lain, agar dana desa tepat sasaran dan tidak menjadi temuan di kemudian hari.
Ia juga meminta dinas teknis, seperti Dinas Sosial, agar menyerahkan data penerima bantuan ke pihak kampung untuk dilakukan cross-check agar tidak terjadi tumpang tindih antara bantuan dari dinas dengan BLT dana desa.
Rapat koordinasi kali ini melibatkan enam kampung, yakni kampung Hamor, Kobrei, Siwi, Margomulyo, Muari, dan kampung Yamboi.
Menurut Deki, kegiatan serupa akan dilanjutkan ke kampung lainnya agar seluruh pemerintah kampung memiliki pemahaman yang sama dalam pengelolaan administrasi dan penyaluran bantuan.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di semua kampung bisa lebih baik dan akuntabel ke depannya,” tutupnya. (aco/red)
