Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mansel, Frans W.Meokbun. (Foto: Andi/klikpapua)
MANSEL,KLIKPAPUA.com– Terkait keluhan petani Oransbari terhadap oknum tertentu yang memonopoli penggunaan peralatan pertanian yang merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Dinas Pertanian Kabupaten Manokwari, ditanggapi Sekretaris dinas tersebut, Frans W.Meokbun.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021) Frans mengatakan, hal tersebut sudah disampaikan petani kepada dirinya saat menghadiri musim tanam pertama. “Dan itu sudah saya catat, sehingga pada akhirnya saya sampaikan, ini terjadi karena keterbatasan penyuluh di lapangan,”ujar Frans.
Mantan penyuluh pertanian Kabupaten Manokwari ini menjelaskan, seharusnya di setiap distrik ada satu mantri tani. Sementara penyuluhnya disesuaikan dengan jumlah kampung. “Normalnya itu, di setiap kampung satu penyuluh, di Kabupaten Manokwari Selatan ada 57 kampung, seharusnya 50 penyuluh mantri tani satu bersama staf minimal paling tidak 3 orang, sehingga ada kolaborasi di lapangan. Saat ini pengawasan belum maksimal karena kekurangan penyuluh tersebut, sehingga di lapangan masih terjadi penumpukan,” tuturnya.
Dalam anggaran tahun 2021 ini, pihaknua akan memanggil Kepala BPP Oransbari untuk mengecek kembali alat pertanian tersebut. “Pengaturannya seperti apa? Dan kami akui, memang alatnya terbatas, sehingga kedepan kami akan mengatur dengan baik, agar penggunaannya dapat melayani seluruh petani yang ada,”jelasnya.
Lanjut Frans mengatakan, peralatan pertanian ini tidak diserahkan secara individu, karena peralatannya terbatas. Namun pada saat penyerahan pihaknya meminta untuk di koordinir langsung oleh mantri tani, agar tidak diberikan kepada oknum, tetapi diatur, sehingga pelaksanaannya bisa melayani seluruh petani.
Menurut dia, penggunaan alat ini seharusnya tidak di pungut biaya operasional kepada petani. Bantuan peralatan lewat APBN, sementara operasional lewat APBD, sehingga tidak perlu membebankan petani.”Sebelum saya masuk di sini, apakah sudah diusulkan atau belum. Namun, selama ini pengaturan oleh petani, BPP dan mantri tani dengan mengatur biaya penggunaan untuk biaya operasional untuk menanggulangi kekurangan apabila ada kerusakan, karena memang dari dinas tidak ada pos,” tutupnya. (eap)
