MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Langkah ini dinilai penting guna mengatasi kondisi pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang masih minus 3 persen.
Hal tersebut disampaikan Lakotani saat memimpin apel gabungan di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, percepatan belanja APBD akan memberikan rangsangan positif terhadap roda perekonomian daerah.
“Sesungguhnya apabila APBD kita belanjakan dengan cermat, tepat, dan segera, itu bisa memberikan rangsangan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu saya minta semua pimpinan OPD mempercepat kegiatan-kegiatan yang sudah dikontrakkan,” tegas Lakotani.
Ia menekankan, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat 2025–2029 telah resmi ditetapkan dan harus menjadi pedoman kerja semua perangkat daerah.
“Perda ini akan menjadi panduan kita dalam bekerja, menjadi kompas bagi pemerintah dalam lima tahun ke depan. Kalau kompas ini kita patuhi, saya yakini kita bisa mencapai apa yang kita impikan,” ujarnya.
Lakotani juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat tahun 2024 yang masih di bawah rata-rata nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Papua Barat berada di angka 67,69, sementara rata-rata nasional mencapai 75,02.
“Itu wajah gubernur dan wakil gubernur ada di sana. Kita provinsi kedua di Tanah Papua, tapi IPM-nya masih di bawah nasional. Ini tanggung jawab pimpinan, kami tidak lari dari situ,” katanya.
Untuk itu, Lakotani menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas daerah, yakni Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat dan Papua Barat Produktif.
“Dinas Pendidikan ini tolong diperhatikan, demikian juga Dinas Kesehatan. Itu komitmen kita sebagai kepala daerah untuk menggenjot sektor pendidikan, karena daya ungkitnya signifikan terhadap upaya meningkatkan IPM,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengawal ketat program-program pembangunan agar benar-benar menjawab visi dan misi kepala daerah.
“Kalau program kita fokus menjawab visi dan misi, maka IPM dengan sendirinya akan naik. Ini butuh dukungan kita semua,” tutup Lakotani. (dra)
