MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Wakil Bupati (Wabup) Manokwari, H. Mugiyono, berharap pimpinan baru Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manokwari mampu memperkuat kualitas layanan pertanahan, khususnya melalui penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi data.
Harapan itu ia sampaikan pada acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPN Manokwari dari Subur kepada Ridho Imam Nawawi di Hotel Aston Manokwari, Selasa (12/8/2025).
Sertijab ini dihadiri Kepala Kanwil BPN Papua Barat John Wiclif Aufa, Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, serta sejumlah pejabat daerah.
Mugiyono mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara Pemkab Manokwari dan BPN selama ini, terutama dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan.
Ia menilai, komunikasi yang baik harus terus dijaga demi mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Ke depan, kami siap menyesuaikan dengan perkembangan, termasuk penerapan sertifikat elektronik agar administrasi dan pengelolaan dokumen pertanahan semakin mudah dan efisien,” kata Mugiyono.
Ia juga menegaskan bahwa transisi kepemimpinan BPN memerlukan koordinasi erat karena masih ada sejumlah persoalan pertanahan yang saling berkaitan.
Dengan latar belakang hukum yang dimiliki Ridho, Wabup optimistis BPN Manokwari dapat mencapai target pelayanan sekaligus mendukung efisiensi anggaran.
Kepala Kanwil BPN Papua Barat, John Wiclif Aufa, juga berharap pimpinan baru mampu menjaga akuntabilitas dan responsivitas layanan pertanahan.
“Semua pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu, sesuai aturan, dan tanpa kompromi,” tegas John.
Pejabat lama, Subur, menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga Papua Barat menjadi provinsi keempat di Indonesia yang menerapkan layanan peralihan elektronik penuh.
Sementara itu, pejabat baru Ridho Imam Nawawi berkomitmen melanjutkan program yang telah berjalan serta menuntaskan target kerja hingga Agustus, termasuk optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Percepatan penetapan zona nilai tanah, sertifikasi Barang Milik Negara, serta dukungan terhadap program sekolah rakyat yang memerlukan pelepasan lahan. (mel/red)
