MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Merespon keluhan masyarakat Asli Papua soal penambahan anggaran bagi anggota siswa bintara Otsus mengikuti pendidikan Polri tahun 2021 yang meresahkan OAP.
Komisi I DPR Papua Barat setelah mendapat klarifikasi dari Kapolda Papua Barat dan orang tua siswa bintara Otsus, selanjutnya harus mendapat informasi dari para siswa bersama pihak SPN Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
Ketua Komisi I DPR Papua Barat Abdullah Gazam,S.Pd.I dalam keterangan persnya kepada wartawan di Manokwari, Senin (11/10/2021) menegaskan bahwa tujuannya untuk mengecek secara langsung informasi yang beredar tentang penambahan anggaran kepada anak-Papua yang melaksanakan pendidikan Polri di SPN Cisarua.
“Setelah kami melakukan kunker ke lapangan ternyata mendapat kritikan dan masukan yang hampir seluruhnya merasa keberatan dengan kesepakatan yang dibuat itu, artinya bahwa bisa aja kesepakatan yang dibuat antara pihak casis dengan SPN dinilai sepihak tanpa melihat latar belakang dari orang tua mereka,”pungkasnya.
Gazam menjelaskan bahwa sesuai informasi yang diterima komisi I DPR Papua Barat, kesepakatan antara siswa bintara Polri dengan pihak sekolah juga terjadi di beberapa daerah, tetapi SPN Cisarua sebagai sampel.
Ditegaskan Gazam bahwa kunjungan ke SPN Cisarua ini bukan menyalahkan atau mengkambinghitamkan siapa tetapi hanya menjalankan tugas kedewanan terkait penambahan anggaran bagi siswa bintara polri yang dibiayai oleh dana otonomi khusus itu.
“Kami punya berkewajiban dan bertanggungjawab moril untuk melakukan pengecekan secara pasti dan detail karena bicara soal otsus berhubungan dengan komisi I oleh sebab itu kami ke sana untuk mendapatkan penjelasan yang utuh,” ujarnya.
Politisi PKB ini berharap para siswa bintara otsus dan pihak SPN Cisarua harus berkata jujur soal kesepakatan yang sudah terjadi sehingga akan dipikirkan solusi terbaiknya seperti apa.(red)
