Terkait Penentuan Formasi, Gubernur Diminta Libatkan DPR-PB dan MRPB

0
113
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Dedaida mendesak presiden memenuhi kebutuhan pegawai, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Menurut George, untuk menunjang proses pembangunan di daerah ini, perlu ditunjang juga dengan ketersediaan sumber daya yang mumpuni.
“Kemarin presiden bisa beri kebijakan pengangkatan pegawai baik honorer maupun P3K, lebih dari 1.283 orang. Saya kira kalau presiden mau, kuota di atas itu juga bisa diberikan. Bahkan sampai 3.000 juga bisa. Sepanjang itu untuk kemajuan dan perkembangan di daerah ini,” kata George, Selasa (19/10/2021).
Sebelumnya, ungkap George, Komisi I DPR PB sudah bertemu dengan BKD Papua Barat. Dalam pertemuan itu, menurut George, pihaknya mendesak agar persoalan pengangkatan yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu segera diselesaikan. “Apa yang jadi masalah di eksekutif terkait pengangkatan tenaga honorer maupun P3K sebelumnya, harus segera diselesaikan. Jika tidak, masalah ini akan berkepanjangan,” tegas George.
Dalam pertemuan, menurut dia, terungkap jika berdasarkan kebutuhan, maka pemerintah provinsi akan mengusulkan lebih dari tiga ribu orang. “Belum lagi usulan formasi dari tingkat kabupaten dan kota,” kata George.
Pemerintah daerah, lanjut Geroge, juga harus lebih pro aktif berkomunikasi dengan kementerian terkait. Hal tersebut penting dilakukan agar proses penentuan kuota muapun jumlah yang akan diterima bisa melibatkan daerah. George juga meminta agar gubernur melibatkan Fraksi Otsus maupun MRPB saat berdiskusi dengan pemerintah pusat terkait pengalokasikan formasi honorer maupun pegawai lainnya.
“Kita bisa bersama-sama mendorong pemerintah untuk memperhatikan usulan formasi dari daerah. Apalagi dalam UU Otsus sudah diatur kekhususan yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat terkait pegawai-pegawai OAP. Sekali lagi, selama ini bisa menunjang jalannya pemerintahan di daerah,tetap harus kita dukung,” ujar George.
Selain persoalan formasi, George juga mendesak BKD memperbaiki basis data keberadaan pegawai honorer maupun P3K di seluruh Provinsi Papua Barat. Menurut George, tidak adanya basis data yang baik, menyebabkan kebutuhan maupun penempatan pegawai tidak jelas. “Saat ini tidak jelas berapa jumlah pencari kerja di seluruh Papua Barat. Berapa banyak dari honorer maupun P3K yang sekarang diterima di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota merupakan OAP. Semua data harus jelas untuk hindari kemungkinan-kemungkinan di luar ketentuan,” tegas George. (end)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.