MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Mendagri mendesak pemerintah daerah untuk menuntaskan anggaran Pilkada. Hal itu direspon Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw.
“Kita sedang rencanakan, cuma kemarin ada sedikit belum sependapat antara KPU dengan tim anggaran TAPD,” kata Waterpauw kepada wartawan di Manokwari baru-baru ini.
Ia mengatakan, Pilkada menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran, sedangkan Pileg dan Presiden kewenangan pemerintah pusat. “Intruksi Mendagri, siapkan 40 persen dari anggaran diperlukan dalam rangka Pemilu 2024,” katanya.
Ia menyebutkan, 40 persen sudah di keluarkan KPU,namun masih perlu dirasionalisasikan lagi. “Karena kita punya anggaran terbatas. Tidak seperti lainnya. Mungkin kita sediakan anggaran jumlah sekian, seperti itu,” sebutnya.
Lanjut dia, prinsipnya hak-hak penyelenggara honor serta aksesoris mereka dipenuhi. Kegiatan-kegiatan itu akan direalisasi. “Hak-hak penyelenggara dipenuhi,” tuturnya.
Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semunya mengatakan, pihaknya dua kali melakukan pencermatan, pengajuan awal Rp285 miliar.
Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semunya.
Konsep sharing ini menganggarkan honor, pokja dan santunan sebesar Rp89 miliar dicover APBD Provinsi, kebutuhan pemilu, gubernur dihundel langsung oleh kabupaten. “Ini konsep kerjasama kita tawarkan, sehingga tidak ada pendobolan anggaran, mekanisme sharing kita pahami demikian,” ucapnya.
Kata dia, banyak model lain,namun pihaknya tidak ingin mengambil resiko. “Provinsi lebih banyak mengurus hal yang tidak bisa delegasikan kepada KPU Kabupaten,” ujar dia.
Hal penting, pengunaan dana hibah pemilu baik KPU, Bawaslu, dan kepolisian harus duduk bersama gubernur, supaya ada gambaran seperti situasi provinsi, lalu kebutuhan anggaran. “Kita duduk bersama dulu, membahas kesiapan pemilu 2024 mendatang,” pungkasnya. (ar)
