MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Bupati Manokwari Hermus Indou buka suara persoalan penambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin (illegal mining), kian maraknya aktivitas tambang emas ilegal di wilayah daratan Wapramasi. Aktivitas penambangan ilegal kini menjadi perbincangan hangat, hingga mendapat penolakan dari berbagai pihak.
Saat ditemui, Bupati Hermus tak menampik adanya penambangan ilegal tersebut, bahkan dia meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat dan Kodam XVIII/Kasuari turut membantu pemerintah kabupaten segera menghentikan aktivitas tambang liar dan ilegal yang beroperasi di kabupaten setempat.
“Pemerintah Kabupaten Manokwari tentu merasa dirugikan akibat ilegal mining yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (11/1/2022).
Hermus mengaku, sudah melapor kepada Gubernur Papua Barat, serta akan melaporkan hal tersebut kepada Polda Papua Barat dan Kodam XVIII/Kasuari. “Sudah melapor ke bapak Gubernur, dan juga nanti akan melapor ke Pangdam, Kapolda dan sebagainya untuk dikendalikan,” tuturnya.
Hermus menyebut, illegal mining tidak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan, pendapatan bagi daerah.
“Illegal mining berimplikasi banyak, selain kekayakan kita diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, juga tidak ada dampak ekonomi bagi masyarakat, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan, pendapatab bagi daerah, semua tidak ada. Kita merasa rugi, karena tidak ada manfaat yang kita terima,” tegasnya.
Hermus menyebut, aktivitas penambangan ilegal yang telah dilaporkan masyarakat, mulai dari daratan Wapramasi hingga Pegunungan Arfak tidak memiliki izin dari Negara. “Semua usaha yang dilakukan untuk mengambil tambang emas di dataran Wapramasi khususnya kearah Pegunungan Arfak semua ilegal, tidak ada izin resmi kepada pemerintah.” Terannya.
Orang nomor satu di Kabupaten Manokwari itu mengaku, akan meminta dukungan dari instansi Polda Papua Barat dan Kodam XVIII Kasuari, bahkan akan melaporkan ke Presiden Joko Widodo.
“Sebagai bupati saya akan melapor resmi kepada Presiden, kalau misalnya institusi yang ada dibawah tidak bisa menbantu saya menyelesaikan masalah ini, saya akan melaporkan hal ini secara resmi kepada presiden,” tandasnya. (dra)
