MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat, Thamrin Payapo, mengatakan realisasi anggaran Pilkada 2024 akan dibahas setelah pelantikan MRPB.
“Habis pelantikan kita bahas bersama dengan pimpinan, dalam Hal ini Penjabat Gubernur Papua Barat,” kata Thamrin, Senin (6/11/2023).
Ia mengatakan, NPHD KPU Provinsi Papua Barat telah selesai. Selanjutnya akan dibahas angggaran pilkada untuk Bawaslu Papua Barat.
“Pak Gubernur sudah monitor. Beliau mau kita rapatkan sama-sama. Satu kali pembahasan langsung clear,” katanya.
Ia menjelaskan anggaran pilkada di kabulaten ada yang sudah dan ada pula belum tuntas. Lantaran mereka menunggu penetapan NPHD dari provinsi. “Tingkat provinsi untuk selesai. Mungkin sudah diinformasikan ke setiap KPU kabupaten/kota,”jelasnya.
Dikatakan, tandatangan NPHD tetap
mengikuti perintah surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Setelah mendatangani NPHD 14 hari kerja sesudahnya dicairkan. Termasuk provinsi juga seperti itu,” ungkapnya.
Sesuai data yang dihimpun, yang sudah tandatangan NPHD yaitu KPU Manokwari, Pengunungan Arfak dan Kaimana. “Kalau Fakfak minggu ini selesai pembahasannya. Sedangkan Bintuni dalam pembahasan. Kalau Teluk Wondama belum monitor, termasuk Manokwari Selatan (Mansel). Mansel mereka masih tawar menawar angka, tetap mengacu surat edaran Mendagri,” ujarnya.
Hal itu mengikuti arahan Mendagri paling lambat 15 Desember semua sudah terealisasi. 40 persen termasuk juga Bawaslu. “Sesuai pagu anggaran yang disepakati,” tuturnya. (ar)
