BINTUNI,KLIKPAPUA.com— Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Petrus Kasihiw, Senin (21/3/2022) menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) organisasi perangkat Daerah (OPD) TA.2022 di ruang Sasana Karya Kantor Bupati SP 3 Distrik Manimeri.
Penyerahan DPA Secara simbolis di serahkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Dikpora) dan Kepala Dinas Pertanian serta kepala Distrik Distrik Wamesa, Kamundan Merdei dan Manimeri Dalam sambutannya Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw,
Tidak lama setelah penetapan APBD pada akhir 2021, seharusnya penyerahan DPA segera di lakukan, namun kali ini terlambat karena adanya hambatan sehingga baru bisa diserahkan tahun ini.
“DPA sekarang di susun oleh masing2 OPD pimpinan OPD dan operatornya, kalau operator tidak tanggapi sesuai dengan hambatan maka akan macet di situ,” ujar Kasihiw.
Meskipun mengalami penundaan ini diharapkan menjadi langkah strategis pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni.Bupati mengajak penyerahan DPA ini bukan acara ceremonial belaka, melainkan untuk mengawali mewujudkan visi dan misi pembanguann di kabupaten yang kita cintai.
“RPJMD memang sampai 2026 tapi efektif hanya 2024 18 Juli, maka itu saya harap di waktu yg singkat mari kita gunakan anggaran pembangunan ini dengan baik apa lagi di situasi pandemi Covid di mana keuangan negara masih belum bertumbuh dengan baik, stabil,” katanya Kasihiw lagi.
Dalam kesempatan tersebut Bupati juga mengatakan, anggaran yang tersedia saat ini agar disyukuri digunakan untuk melayani masyarakat karena banyak program yang belum bisa terakomodir dengan baik.
Kasihiw juga minta pimpinan OPD agar menata dengan baik, semua penganggaran sesuai dengan ketentuan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan karena semua sudah tersistem supaya apa yang dilakukan tidak berujung pada persoalan hukum.
“Mari bantu saya selama ini kita sudah WTP, Walaupun itu bukan jaminan untuk masyarakat sejahtera tapi minimal kita bekerja sesuai aturan supaya jangan kita mendapatkan masalah ke depan,” ujarnya lagi.
Kasihiw berharap perioritas penanganan RPJMD bisa berjalan dengan baik, menjaga kebersamaan dan tidak gontok-gontokan.
Ia juga berpesan kepada OPD 1.Melakukan pengawasan yg ketat dan monitoring
- Belajar dari kesalahan masa lalu, ketika sudah pernah buat salah jangan lagi bikin salah.
- pendelegasian seluruh kepala OPD dapat menjalankan fungsi managerial dengan baik, kepala OPD jangan jadi tukang sate yang potong sendiri, tusuk sendiri juga bakar sendiri.(dr)
