MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Senator Filep Wamafma meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum mendorong investasi perkebunan kelapa sawit di wilayah Papua.
Menurutnya, setiap kebijakan investasi harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, serta risiko bencana agar tidak menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat adat.
Filep menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penanaman sawit di Papua sebagai bagian dari upaya penguatan sektor ekonomi.
Ia menilai, pengalaman sejumlah proyek investasi di Tanah Papua menunjukkan masih adanya pro dan kontra yang berujung pada konflik antara masyarakat dan perusahaan.
Sebagai contoh, Filep menyoroti proyek strategis nasional (PSN) di Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang hingga kini masih menuai penolakan sebagian masyarakat.
Konflik serupa, kata dia, juga terjadi pada sejumlah investasi di sektor pertambangan di wilayah lain di Papua.
“Hal ini menjadi pelajaran bahwa apa pun yang dilakukan di Tanah Papua perlu pemetaan dan kajian yang benar-benar matang. Bagi masyarakat adat Papua, hutan adalah tempat berlindung sekaligus sumber kehidupan untuk mencari makan dan minum,” ujar Filep di Manokwari.
Ia menjelaskan terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat adat dan pemerintah dalam memaknai pemanfaatan lahan.
Pemerintah kerap memandang lahan yang belum dikelola sebagai lahan tidur yang dapat dioptimalkan secara ekonomi, sementara masyarakat adat memandang hutan sebagai bagian dari identitas dan sistem kehidupan.
“Perbedaan pemahaman ini, jika tidak dikelola dengan baik, justru berpotensi menciptakan konflik baru ketika investasi masuk,” katanya.
Oleh karena itu, Filep menegaskan investasi sawit di Papua harus dikaji secara komprehensif, mulai dari dampak lingkungan, kondisi sosial masyarakat, hingga potensi risiko bencana.
Sebagai anggota DPD RI, Filep juga menyoroti minimnya nilai tambah dari perkebunan sawit yang telah beroperasi di Papua.
Menurutnya, keberadaan sawit selama ini lebih banyak menjadikan Papua sebagai lokasi kebun, tanpa pengembangan industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja lokal.
“Banyak sawit di Papua hanya menebang hutan, menanam, mengambil buah, lalu mengirimnya keluar sebagai bahan mentah. Masyarakat Papua tidak mendapatkan manfaat signifikan dan tetap menjadi konsumen,” ujarnya.
Ia menekankan, jika pemerintah serius mendorong investasi, maka pembangunan industri pengolahan harus dilakukan di Papua agar membuka lapangan kerja bagi orang asli Papua dan meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, Filep juga mengingatkan agar pemerintah belajar dari berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Menurutnya, bencana tersebut harus menjadi peringatan penting untuk tidak mengabaikan aspek lingkungan dalam kebijakan pembangunan.
“Perlu ada restorasi dan perubahan konsep pembangunan. Ini harus menjadi referensi dalam menata wilayah lain, termasuk Papua, agar pembangunan tidak merusak alam dan merugikan masyarakat,” tutup Filep. (dra)
