MANOKWARI, KLIKPAPUA.com – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma, melaksanakan reses di Manokwari, Papua Barat, untuk menyerap aspirasi dari para kepala sekolah mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK, Rabu (13/11/2024).
Filep, yang juga merupakan Senator asal Papua Barat, mendengarkan langsung berbagai permasalahan yang dihadapi sekolah-sekolah di wilayah tersebut.
Dalam resesnya, sejumlah kepala sekolah menyampaikan berbagai kendala terkait pendidikan, antara lain soal keterbatasan fasilitas, tunggakan SPP siswa, kurangnya seragam sekolah, hingga kebutuhan seragam dinas guru.
Masalah utama yang menjadi perhatian adalah sulitnya akses terhadap beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang didistribusikan oleh Kementerian Pendidikan.
Filep menjelaskan bahwa meskipun Kementerian Pendidikan memiliki program beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan PIP yang sangat membantu pelajar di Papua, banyak siswa yang tidak menerima bantuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian data siswa di sekolah dengan data di Kementerian Pendidikan.
“Banyak siswa di Papua yang seharusnya menerima beasiswa PIP tidak mendapatkannya karena data mereka tidak sinkron dengan data di pusat. Ini sangat disayangkan, mengingat beasiswa ini penting untuk meringankan beban biaya sekolah,” ujar Filep.
Ia juga menyoroti keterbatasan tenaga operator di sekolah-sekolah yang bertugas mengelola data siswa. Keterbatasan ini menyebabkan masalah pada pengelolaan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tua, yang sering kali tidak sesuai dengan catatan di Kementerian.
“Banyak NIK orang tua yang tidak sinkron dengan data di Kementerian Pendidikan, dan ada kartu keluarga yang tidak valid. Masalah ini menghambat penyaluran beasiswa bagi siswa yang membutuhkan,” tambah Filep.
Selain masalah beasiswa, para kepala sekolah juga menyampaikan aspirasi mengenai minimnya dukungan seragam sekolah bagi siswa dan seragam dinas bagi guru.
Mereka berharap adanya perhatian dari pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mengatasi masalah ini, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Senator Filep menyatakan komitmennya untuk menyampaikan permasalahan ini di tingkat DPD RI.
Ia juga berjanji akan memperjuangkan perbaikan sistem pendidikan di Papua Barat, terutama terkait sinkronisasi data dan optimalisasi penyaluran beasiswa.
“Kami akan perjuangkan agar tata kelola pendidikan di Papua Barat bisa lebih baik. Ini penting agar Papua Barat bisa mencetak generasi emas yang berkualitas pada tahun 2045,” tuturnya.
Filep menambahkan bahwa ia juga akan mengusulkan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di tingkat pusat, khususnya terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107 Tahun 2021 yang mengatur pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah kabupaten. (dra)
