MANOKWARI, KLIKPAPUA.com–Rencana kerja tahun 2024 Pemerintah Provinsi Papua Barat difokuskan pada 5 prioritas daerah, yakni peningkatan kualitas hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung kualitas pelayanan publik.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
Demikian disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere pada rapat paripurna pembahasan rencana peraturan daerah Provinsi Papua Barat tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Senin (27/11/2023) malam di Aston Niu Hotel Manokwari.
Gubernur menuturkan, kelima prioritas tersebut disatukan ke dalam pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang didukung oleh penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). “Perekonomian Papua Barat tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding 2023 dan 2022 dengan tantangan terhadap perekonomian Papua Barat,” tuturnya.
Lebih lanjut, implementasi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tertinggi di ASEAN, termasuk di dalamnya penduduk Papua Barat, yang memberikan tantangan bagi persaingan tenaga kerja professional.
“Terutama diakibatkan masih lemah kurangnya kualitas SDM, hal ini mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja di Papua Barat. Adanya kelemahan pada struktur produksi domestik,” ungkapnya.
Sementara itu,kondisi lingkungan investasi dan perekonomian daerah yang kurang kondusif, menyebabkan lemahnya iklim investasi serta kurangnya minat investasi sektor swasta, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam lokal.
Prospek peluang perekonomian daerah yang dapat di maksimalkan di Papua Barat, antara lain, meliputi potensi sumber daya alam yang melimpah dan belum di manfaatkan sepenuhnya.
Membaiknya kondisi infrastruktur pendukung perekonomian Papua Barat, terbukanya peluang pasar ekspor bagi produk Papua Barat, adanya upaya pemerintah daerah
untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan daerah yang berpihak kepada peningkatan iklim investasi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan investasi. “Komitmen dan dukungan pemerintah kabupaten/kota pada pembangunan potensi unggulan regional dan pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri,”katanya.
Adapun gambaran rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 pendapatan sebesar Rp. 3.828.192.840.048. Sementara belanja sebesar Rp. 4.586.649.130.303.
Pembiayaan sebesar Rp. 758.456.290.260 dengan uraian yaitu, penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya sebesar Rp. 758.456.290.260, pengeluaran pembiayaan yaitu penyerahan modal investasi pemerintah daerah sebesar Rp. 0,00.
Untuk itu, kebijakan RAPBD Provinsi Papua Barat tahun 2024, DPR Papua Barat dapat meneliti, mengkaji dan menela dalam rangka pengambilan keputusan. “Saya berharap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat segera di bahas dan ditetapkan,” pungkasnya. (ar)
