MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se-Papua Barat Tahun 2025 untuk merumuskan strategi dan program kerja dalam memperkuat penegakan peraturan daerah (perda) di wilayah provinsi tersebut.
Kegiatan yang berlangsung di Manokwari itu dibuka langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
“Satpol PP harus lebih tegas, terlatih, dan profesional dalam mengawal pelaksanaan perda di lapangan,” ujar Dominggus saat membuka rakor, Rabu (15/10/2025)
Menurutnya, peran Satpol PP tidak sekadar menegakkan perda, tetapi juga melindungi masyarakat serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan tertib dan aman.
“Satpol PP menjadi garda terdepan menciptakan lingkungan yang kondusif agar pembangunan daerah berjalan lancar,” tambahnya.
Dominggus menjelaskan bahwa penegakan perda dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Satpol PP, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.
“Penerapan SPM Satpol PP menjadi bagian dari penilaian kinerja kepala daerah. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat berimplikasi pada sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,” jelasnya.
Rakor Satpol PP se-Papua Barat 2025 ini diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan tugas penegakan perda secara efektif dan humanis.
“Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memperkaya pengetahuan dan merumuskan strategi kerja yang bermanfaat bagi masyarakat,” pesan Dominggus.
Ia menekankan empat aspek utama yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan tugas Satpol PP, yakni peningkatan kapasitas personel, koordinasi dan sinergi antarinstansi penegakan hukum yang humanis serta transparansi dan akuntabilitas kinerja.
Dominggus juga berpesan agar seluruh anggota Satpol PP mengedepankan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam bertugas, serta menghindari tindakan represif di lapangan.
“Pendekatan persuasif dan edukatif harus diutamakan agar penegakan perda tetap berkeadilan dan mendapat dukungan masyarakat,” pungkasnya. (dra)
