MANOKWARI,KLIKPAPUA.com – Presiden RI, Joko Widodo kembali menyoroti sejumlah temuan terkait penggunaan keuangan Negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran.
Salah satu temuan tersebut, tingginya biaya perjalanan dinas. Semua pihak didorong untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan Negara agar lebih tepat sasaran.
“Atensi Presiden ini menjadi kebijakan, sehingga ayo kita rubah hal-hal yang kira-kira nantinya dianggap tidak tepat sasaran, karena kita bagian dari pada itu,” ungkap Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw saat ditemui wartawan di GOR Sanggeng, Senin (14/8/2023).
Saat Presiden memberikan indikator penggunaan keuangan Negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran, salah satu temuan adalah tingginya biaya perjalanan dinas.
“Saya berharap di Papua Barat, namun ternyata bukan di Papua Barat, tapi beberapa waktu kemudian baru terungkap terdapat di wilayah lain,” ungkapnya.
“Artinya hal tersebut kalau sampai terjadi di Papua Barat maka kita harus merenung dan kita tunduk kepala dan malu bersama, tetapi syukur hal tersebut bukan di Papua Barat,” tuturnya.
Pj Gubernur mengatakan jangan salah kalau berpikir anggaran itu untuk perjalanan dinas, makan minum, sementara anggaran yang harus diberikan untuk rakyat itu sendiri tidak pernah dibuat.
“Harapan presiden jangan terbalik, kita utamakan untuk kepentingan organisasi baru untuk kepentingan rakyat, saya pikir itu tidak benar juga, karena hari ini masyarakat masih membutuhkan banyak hal, ” harapnya.
Waterpauw menambahkan, dimana pimpinan OPD yang dilakukan evaluasi dan digeser semakin mengerti pemerintahan bukan milik pribadi, bukan milik lingkungan kita, melainkan milik negara dan rakyat. “Sehingga jika tidak becus maka akan dilakukan evaluasi,” pungkasnya.(aa)
