MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Pembahasan anggaran dan program tahun 2022 masih beberapa bulan, namun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPR Papua Barat sudah mulai dihimpun.
Dihimpunnya pokok-pokok pikiran dari aspirasi masyarakat kepada para wakil rakyat di lembaga legislatif ini supaya dibahas dalam Musrenbang Provinsi Papua Barat, kemudian dimasukan dalam rancangan APBD tahun 2022.
Wakil Ketua DPR Papua Barat Ranley H.L. Mansawan kepada wartawan di Manokwari, Kamis (27/5/2021) mengatakan, alasan dipercepat Pokir anggota dewan karena sistim informasi pemerintah daerah yang baru jadi semua pihak harus patuh.
Pasalnya, Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini tidak bisa dirubah ketika sudah ditetapkan dalan peraturan daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat, juga dipantau pemerintah pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Proses penghimpunan Pokir ini akan dilaksanakan oleh anggota-anggota dewan sesuai dengan hasil reses atau kunjungan kerja di dapil masing-masing, juga nanti dihimpun juga pokir dan fraksi-fraksi di DPR Papua Barat,” ucap Wakil Ketua DPR Papua Barat dari partai NasDem itu.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat itu menuturkan, diharapkan pokok-pokok pikiran yang disampaikan para wakil rakyat terkait dengan program skala prioritas pembangunan di Kabupaten/Kota yang merupakan dapil mereka.
Setelah dihimpun semua pokok pikiran ini akan diserahkan kepada Sekretariat DPR Papua Barat supaya ditindaklanjuti kepada Bappeda. “Agar pada saat paripurna penetapan RAPBD menjadi APBD tahun 2022 pokir anggota dewan itu sudah terinput,” pungkasnya.(aa/*)
