
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP) merancang penyaluran dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam minyak bumi dan gas alam dalam bentuk bantuan langsung tunai bagi masyarakat penghasil dan terdampak.
Rencana itu dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang perubahan atas Perdasus Nomor 22 Tahun 2022.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP Papua Barat Amin Ngabalin mengatakan, ketentuan 10 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 107 untuk pemberdayaan masyarakat penghasil dan terdampak, khususnya orang asli Papua, akan diformulasikan menjadi bantuan langsung tunai.
Hal itu disampaikan Amin seusai focus group discussion (FGD) pembahasan raperdasus tersebut di Manokwari, Jumat (20/11/2026).
“Masyarakat adat di daerah penghasil tidak pernah menikmati hasilnya. Mereka sudah tidak mau lagi dalam bentuk program,” ujarnya.
Menurut Amin, perubahan perdasus ini mendesak karena berkaitan dengan keadilan DBH bagi daerah penghasil.
Ia menyebutkan, perubahan itu mencakup 18 pasal dalam Perdasus Nomor 22 Tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 13 pasal dikoreksi dan sebagian lainnya mendapat tambahan sehingga total menjadi 17 pasal.
Amin menjelaskan, FGD digelar untuk menampung saran dan masukan masyarakat dari daerah penghasil, daerah terdampak, dan daerah produksi. Peserta berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana. (dra)




















