MANOKWARI,KLIKPAPUA.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP) mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang perubahan atas Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 mengenai pembagian, pengelolaan, dan penatausahaan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Pengesahan ditargetkan rampung sebelum Natal 2026.
Ketua Bapemperda DPRP Papua Barat Amin Ngabalin mengatakan target itu ditetapkan seusai focus group discussion (FGD) pembahasan raperdasus di Manokwari, Jumat (20/11/2026).
“Perdasus ini harus diketok, karena ini janji kami kepada masyarakat suku Sebyar, dan sebelum Natal harus sudah diketok,” ujar Amin.
Menurut dia, FGD tersebut digelar untuk menampung saran dan masukan masyarakat dari daerah penghasil, daerah terdampak, dan daerah produksi. Peserta berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana.
“FGD ini dalam rangka menampung saran dan masukan dari masyarakat tingkat Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil, daerah terdampak, dan daerah produksi. Selain itu, ada juga dari Fakfak dan Kaimana,” katanya.
Amin menyebutkan, FGD telah menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait pasal dan ayat dalam raperdasus tersebut. Ia menjelaskan, Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 memuat 18 pasal. Dari jumlah itu, 13 pasal dikoreksi dan sebagian lainnya mendapat tambahan sehingga total menjadi 17 pasal.
Amin menyatakan perubahan perdasus ini mendesak karena berkaitan dengan keadilan DBH bagi daerah penghasil. Selain itu, ketentuan 10 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 107 untuk pemberdayaan masyarakat penghasil dan terdampak, khususnya orang asli Papua, akan diformulasikan menjadi bantuan langsung tunai.
“Masyarakat adat di daerah penghasil tidak pernah menikmati hasilnya. Mereka sudah tidak mau lagi dalam bentuk program,” ujarnya.
Amin memaparkan, Bapemperda akan menggelar rapat lanjutan dengan unsur eksekutif, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Kampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Inspektorat.
Setelah itu, raperdasus akan diharmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. Pada 26 November 2026, Bapemperda dijadwalkan mengikuti pra-fasilitasi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Pada akhir November 2026, pembahasan akan ditingkatkan ke rapat paripurna tingkat I untuk kesepakatan bersama. Amin berharap rapat paripurna tingkat II untuk pengesahan bersama pemerintah daerah dapat digelar sebelum pengesahan APBD induk 2027.
Ia menambahkan, pihaknya mengejar penyelesaian sebelum 30 November 2026 karena raperdasus tersebut akan diplot ke peraturan daerah nasional. (dra)





















