Plt Bupati Manokwari Sebut Tidak Terlibat, Gubernur: Formasi Berikut Jangan Terulang Lagi

MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Pengumuman hasil seleksi CPNS formasi tahun 2018 Kabupaten Manokwari yang telah diumumkan pada 31 Juli lalu mendapat protes dari berbagai pencaker, karena mereka menilai kelulusan tidak sesuai kuota, 80% Orang Asli Papua (OAP) dan 20% Non Papua.

Yulianus Indou selaku Koordinator Aksi mengatakan penerimaan formasi CPNS  di Tanah Papua terus menerus diwarnai keributan dan kericuhan  akibat tidak validasi data sesuai kuota yang disepakati bersama.

“Kami sangat dirugikan dengan rentang waktu yang begitu lama, pengumuman hasilnya pun berbanding terbalik antara Orang Asli Papua dan Non Papua. OAP yang diluluskan sebanyak  98 orang dengan presentasi 22%, dan 282 Non Papua dengan presentasi 78%. Hasil ini kami menilai sangat keliru dan sangat  tidak sesuai kuota yang  telah disepakati bersama  antara Pemerintah Provinsi Papua Barat  dan Menpan RB,” ujar Yulianus Indouw saat membacakan aspirasi di depan Swiss Belhotel Manokwari, Senin (3/8/2020), tempat Gubernur, Bupati dan Pangdam yang sedang melakukan rapat bersama.

Yulianus menilai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari tidak konsisten dan lalai dalam kesepakatan yang telah disepakati bersama. “Kami merasa kecewa dan sakit hati, karena hak kesuluhan kami OAP telah dirampas,” ungkapnya.

 Atas dasar itu, mereka menyampaikan aspirasi sebagai berikut:

1. Kami bersumpah dalam nama Tuhan dengan tegas kami menolak pengumuman Bupati Manokwari Nomor 892.2/81/BKPP/VII/ 2020 tentang penetapan kelulusan hasil ujian  CPNS Kabupaten Manokwari tahun 2018, yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 yang telah diumumkan tanggal 31 Juli 2020 dan tidak dapat dilakukan pemberkasan bagi peserta yang lulus dilingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, sebelum melakukan peninjauan kembali kuota dengan mengakomodir semua Orang Asli Papua yang tidak lulus pada seleksi formasi tahun 2018.

2. Meminta kepada Gubernur, Ketua DPR PB, Ketua MRPB, Ketua Lembaga masyarakat adat, Ketua dewan adat Papua ,Ketua DPR Manokwari agar sesegera mungkin menggelar tikar adat dan rapat besar-besaran dengan menghadirkan  Plh. Bupati Manokwari, Sekda Manokwari dan Kepala BKD Manokwari untuk mempertanggungjawabkan revisi formasi daftar nama yang dikirim dari daerah ke pusat, serta memberikan alasan kuota kelulusan 22 persen OAP dan 78 persen non-OAP dihadapan semua pencaker.

3. Kami meminta penerimaan Formasi CPNS tahun 2019 dilakukan secara formalitas dan dikhususkan bagi Orang Asli Papua yang tidak lulus pada tahun 2018.

4. Apabila aspirasi kami tidak dihiraukan dan ditindaklanjuti, maka jangan salahkan kami apabila setiap hari terus buat keributan, berteriak dipinggir jalan, dan lain-lain sehingga Kamtibmas di Manokwari menjadi terganggu.

Usai membacakan aspirasi Yulianus Indou menyerahkan aspirasi kepada Plh Bupati Manokwari Edi Budoyo yang disaksikan langsung Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Pangdam  XVIII/Kasuari  beserta Ketua DPRD Manokwari.

Plt. Bupati Manokwari Edi Budoyo saat bertemu langsung dengan ratusan massa menjelaskan bahwa untuk proses pengurusan hasil seleksi CPNS dirinya tidak terlibat. “Untuk proses  test CPNS  dari tahun 2018 sampai kemarin itu dari awal saya sebagai wakil bupati tidak terlibat sama sekali, saya terlibat saat satu minggu yang lalu ketika mau diumumkan, saya bertanya kepada Kepala BKD saya kuota 80%, 20% ini bagaimana,dia jawab saat itu mendekati. Ini perjuangan dari almarhum,” jelasnya.

Bahkan dirinya sudah menyurat ke Menpan RB. Yang berisi kesepakatan pertanggung jawaban mutlak, artinya harus 80% OAP, dan 20% untuk Non OAP. Namun ternyata tidak disetujui oleh Kemenpan RB. Lalu pada 29 Juli dirinya rapatkan bersama Forkopimda  Kabupaten Manokwari. “Saya bertanya untuk hasilnya belum ada,  sampai pada jam 10 malam itu baru ada hasil,” jelasnya.

Lebih lanjut Plt Bupati Manokwari mengatakan, mendapat petunjuk dari Wakil Gubernur untuk mengumumkan pagi hari setelah Sholat Idul Adha, dan pukul 00:30 WIT dirinya menandatandatangani pengumuman tersebut. “Dan ternyata saya tidak membaca semuanya, hasilnya terbalik dan terjadi ketidakpuasan di sana sini. Sehingga pada 30 Juli ada pemalangan di Supsay, saya sedang ada di sana dan saya minta petunjuk gubernur bahwa saya hadir di Supsay, ketika saya hadir, dan saya bertemu dengan saudara-saudara kita pencaker yang tidak puas, dan aspirasi itu dibawa saya, dan saya sampaikan kepada gubernur. Inti dari aspirasi kemarin juga sama dengan keluhan adik-adik sekalian  yang aspirasinya sama,” ungkap Edi Budoyo.

Ia berharap gubernur bersama para bupati/walikota dapat bersama ke Jakarta untuk menghadap Presiden, meminta kebijakan untuk menyalurkan aspirasi seperti yang disampaikan oleh  para pancaker. “Saya tidak terlibat sama sekali, saya terlibat hanya tanda tangan untuk  pengumuman  hasil tes dan ternyata hasilnya  sama seperti ini, tetapi apapun yang terjadi kita akan tanggung jawab, oleh karena itu saya akan menghadap gubernur untuk mohon petunjuk,” tegas Edi Budoyo lagi.

Sementara Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan sudah berjuang sama-sama dan Jakarta sudah berikan kuota 80%:20%, namun ternyata di kabupaten/kota belum sesuai, maka itu akan kembali dikonsultasi ke Jakarta. “Tapi itu upaya kita, kita belum tau Jakarta jawab apa,” ungkap Dominggus.

Selanjutnya, untuk formasi tahun 2019, 2020, 2021, gubernur menyatakan bahwa Menpan RB meminta untuk sekaligus dilakukan ditahun 2021. “Kita mau meminta untuk bisa dipercepat sehingga formasi 2019 bisa dibuka pada bulan September atau Oktober 2020, itu yang sedang kami perjuangkan dengan berdasarkan  pengalaman yang saat ini kita alami saat ini dengan presentase yang tidak tercapai,” ungkapnya.

Untuk formasi 2019,2020 dan 2021, gubernur berharap tidak terulang kembali seperti formasi 2018. “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua, karena telah membawa aspirasi ini sesuai koridor dengan tertip lancar tanpa melakukan aksi anarkis,” pungkasnya.(aa)

Editor: BUSTAM