Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Jelang Pilkada 9 Desember mendatang, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mengajak seluruh warga di Provinsi Papua Barat, terutama di sembilan kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak untuk gunakan hak suaranya.
“Kurang beberapa hari kedepan kita sama-sama akan melaksanakan pilkada, sehingga saya selaku Ketua MRPB mau mengajak warga masyarakat di 12 kabupaten/1 kota di Provinsi Papua Barat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, tanpa harus ada intervensi atau tekanan dari pihak lain,” ujar Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren saat ditemui di kantornya, baru-baru ini.
Dirinya melihat adanya potensi terjadi pemilihan masalah yang akan muncul, seperti di Kabupaten Raja Ampat, Fakfak dan Kaimana. “Sehingga mari kita sama-sama mendukung pesta demokrasi yang akan dilaksanakan oleh Negara, mari kita jaga Manokwari, kita jaga Papua Barat, kita jaga manusianya, kita jaga tanah, hak semua diberikan kepada masyarakat untuk dapat memilih siapa kandidat mana yang nantinya layak memimpin, “ ungkap Maxsi.
Maxsi juga meminta pemerintah khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua Barat untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Karena sudah tercium di mana-mana, PNS ikut terlibat dalam Pilkada.“Ini salah satu konflik yang akan terjadi, apabila nantinya menjadi temuan dari pihak Bawaslu dan lain-lain,” kata Maxsi mengingatkan.
Maxsi juga mengaku sudah memerintahkan anggota MRPB untuk kembali ke daerah masing-masing, dalam hal reses untuk tetap tinggal memantau Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember nanti. “MRPB posisi hari ini masih tetap netral, tidak berpihak, yang maju adalah anak-anak adat, anak-anak Papua Barat. Kami tetap akan berdiri untuk mereka semua,” kata Maxsi.
Dari semua yang maju, menurut Maxsi, kurang lebih 80% adalah anak-anak Papua, disaatnya nanti mereka akan duduk menjadi Bupati- Wakil Bupati atau Walikota-Wakil Walikota. Pertama mereka lakukan adalah harus menghargai hak daripada Orang Asli Papua. Karena mereka dipilih karena ada restu daripada masyarakat adat yang ada di Papua Barat.
“Mereka harus tunjukan bahwa Papua Barat nyaman daripada Pilkada, tidak ada kerusuhan yang terjadi seperti terjadi beberapa silam. MRPB siap membuka diri dan turut beserta dengan pemerintah, untuk dapat menyelesaikan setiap masalah secara baik,” pungkasnya.(aa)
