MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat kembali melanjutkan proyek pelebaran ruas jalan Esau Sesa–Maruni di Manokwari.
Kegiatan dimulai secara simbolis dengan penanaman patok pertama oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, di ruas Jalan Esau Sesa, Senin (13/10/2025).
Domingus mengatakan, pelebaran jalan tersebut merupakan bagian dari program prioritas infrastruktur daerah untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
“Ruas Esau Sesa–Maruni ini jalur padat kendaraan dan rawan kecelakaan, karena itu kita mulai kembali pelebaran tahun ini. Dalam anggaran perubahan, kita siapkan Rp10 miliar untuk perencanaan dan pembebasan sebagian lahan masyarakat,” ujar Dominggus.
Pelebaran jalan menjadi dua lajur ini sebelumnya sudah direncanakan sejak tahun 2019, namun sempat tertunda karena refocusing anggaran selama pandemi Covid-19.
Tahun 2025, Pemprov kembali memulai tahapan awal perencanaan dan pembebasan lahan, bertepatan dengan peringatan HUT ke-26 Provinsi Papua Barat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat, Heribertus Wiryawan, mengatakan pihaknya akan melakukan pengukuran ulang badan jalan dengan lebar 22 meter, serta identifikasi lahan milik masyarakat yang bersertifikat.
“Proyek pelebaran jalan Esau Sesa–Maruni masuk program prioritas Papua Barat dan akan dibiayai melalui APBN, sementara Pemprov bertanggung jawab terhadap pembebasan lahannya,” jelas Heribertus.
Berdasarkan hasil pendataan, sedikitnya terdapat 85 rumah di sisi kanan dan 158 rumah di sisi kiri jalan yang akan terdampak langsung dari proyek sepanjang 21,4 kilometer tersebut.
Gubernur Dominggus menegaskan bahwa pelaksanaan proyek akan tetap memperhatikan hak masyarakat melalui mekanisme ganti rugi lahan yang dihitung oleh tim appraisal.
“Kami tidak akan merugikan masyarakat. Selama ada bukti sertifikat kepemilikan, lahan yang terdampak akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sesuai arahan Wakil Menteri PUPR, tahap awal pengembangan jalan akan dimulai dari Pertigaan Sinar Suri hingga kawasan Polisi 13 Rendani, yang merupakan wilayah padat permukiman dan paling banyak terdampak aktivitas lalu lintas.
Dominggus berharap masyarakat mendukung penuh rencana pembangunan ini sebagai upaya bersama meningkatkan keselamatan dan konektivitas wilayah Manokwari.
“Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi investasi jangka panjang untuk kenyamanan dan keselamatan masyarakat Papua Barat,” pungkasnya. (dra)
