MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mendorong percepatan legalitas bagi aktivitas pertambangan rakyat yang beroperasi di Distrik Masni dan Distrik Prafi.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Manokwari, Hermus Indou, usai menggelar rapat gabungan bersama Satuan Tugas (Satgas) Terpadu dan Forkopimda di Manokwari, Jumat, (17/4/2026).
Bupati Hermus menyampaikan fokus utama Satgas saat ini adalah memberikan payung hukum yang jelas bagi para penambang agar aktivitas yang dilakukan memiliki dasar legalitas yang kuat sesuai regulasi pemerintah pusat maupun daerah.
“Kita sedang mendorong percepatan pengurusan izin dalam rangka memberikan legalitas secara resmi pada pertambangan yang saat ini beroperasi, baik di Distrik Masni, Prafi, maupun beberapa distrik lainnya,” ungkap Bupati Hermus
Menurut Bupati, kepemilikan izin ini sangat penting agar pengelolaan sumber daya alam di Manokwari tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga tetap terkontrol dalam aspek lingkungan dan administrasi negara.
“Seluruh stakeholder yang tergabung dalam Satgas menyepakati untuk terus mendorong implementasi peraturan daerah, termasuk percepatan pengurusan izin pertambangan ini agar statusnya menjadi legal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan langkah ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat agar dalam menjalankan aktivitas pertambangan tidak lagi berbenturan dengan aturan hukum.
Dengan adanya izin resmi, diharapkan kontribusi terhadap daerah melalui sektor ini dapat lebih optimal.
“Kita berharap semua pemangku kepentingan bertanggung jawab dalam pelaksanaan regulasi ini. Secara teknis, langkah-langkah koordinasi akan terus dimatangkan pada rapat lanjutan Rabu depan guna memastikan proses pengurusan izin ini berjalan dengan lancar,” pungkasnya. (mel)
