MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Kepala BPKAD Manokwari Ferry Lukas mengatakan pengajuan pinjaman ke Bank Papua dilakukan pemerintah Manokwari, untuk membayar pekerjaan yang sudah terealisasi disetiap OPD. Akibat dari pemangkasan dana Otsus yang dilakukan oleh Pemprov Papua Barat terhadap anggaran OPD dilingkup Manokwari.
“Pinjaman ini selisihnya cukup besar sekitar Rp80 miliar. Jadi jika kita pinjam di 2021 maka pembayaran yang dilakukan pemerintah ke Bank nanti pada tahun anggaran 2022. Pinjaman ini yang harus kita masukan dalam APBD induk 2022, makanya hal ini juga yang berdampak belum diserahkannya KUA PPAS ke Dewan,”beber Ferry Lukas.
Melihat kondisi ini, tambah Ferry, tentu akan berdampak pada minusnya alokasi anggaran tahun 2022. Karena banyak belanja anggaran yang jelas terkuras untuk membayar pinjaman tersebut.
“Ini angka yang kita ajukan, kita belum tahu pasti nanti berapa yang akan disetujui Bank Papua . Apakah Rp80 miliar itu ataukah hanya 50 persen saja, akan jelas saat kita bertemu direksi Bank Papua,”tandasnya
Pada prinsipnya Pemkab akan berupaya secepatnya melakukan koordinasi terkait pinjaman tersebut dengan direksi bank Papua.
“Terkait pinjaman kami sudah koordinasi dengan DPRD maupun Depdagri tinggal bagaimana keputusan dari pihak Bank Papua saja,”urainya
Terlepas dari itu, Ferry Lukas juga menambahkan bahwa, realisasi pekerjaan OPD sangat baik, yang tentunya berdampak baik terhadap penyerapan APBD 2021.
Namun, kondisi ini diprediksi tidak berpengaruh terhadap naiknya angka APBD induk 2022. Karena melihat dari total APBD tahun lalu dan tahun ini, masih stagnan diangka 1,1 Triliun.
“Karena beranjak dari total APBD Manokwari tahun lalu dan tahun ini DAU masih berada pada angka yang sama tidak berubah. Yang kita harap bisa membantu kita adalah pendapatan asli daerah (PAD), maka PAD itu yang perlu kita genjot untuk meningkatkan APBD. Sementara pendapatan lain masih bergantung pada penerimaan negara,” ungkapnya.(red)
