MANOKWARI,KLIKPAPUA.com – Wakil Ketua terpilih 1 Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Melbianus Raimond Mandacan, meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan aset milik lembaga tersebut.
Ia menyoroti sejumlah aset MRPB yang belum jelas keberadaannya dan meminta agar langkah tegas segera diambil.
“Saya ditanya oleh anggota MRPB terkait keberadaan aset lembaga. Di mana aset-aset MRPB? Pertanyaan ini sering muncul, dan saya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan karena belum ada kejelasan dari pemerintah,” ungkap Raimon saat ditemui wartawan, Jumat ( 06/12/2024 ).
Raimon mendesak pemerintah untuk menelusuri dan mengamankan aset-aset milik MRPB. Jika ada aset yang bisa diputihkan, ia mendukung langkah tersebut. Namun, jika ada aset yang dapat ditarik kembali untuk digunakan oleh lembaga, maka pemerintah harus segera mengambil tindakan.
“Aset lembaga adalah milik negara. Jika pemerintah tidak menanggapi persoalan ini, saya sebagai pimpinan MRPB tidak segan-segan akan menyurati Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan aset,” tegasnya.
Raimon berharap pemerintah menunjukkan komitmen dalam memperbaiki pengelolaan aset lembaga. Ia menilai, aset yang dikelola dengan baik dapat membantu meningkatkan kinerja MRPB dalam melayani masyarakat.
“Kami membutuhkan kejelasan dan perhatian dari pemerintah terhadap aset-aset MRPB. Jika persoalan ini terus dibiarkan, maka akan semakin sulit bagi lembaga ini untuk bekerja secara optimal,” tambahnya.
Raimon juga mengingatkan bahwa MRPB adalah mitra strategis pemerintah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat adat Papua. Oleh karena itu, segala kebutuhan lembaga, termasuk terkait fasilitas dan aset, harus menjadi prioritas pemerintah.
Dengan langkah tegas ini, Raimon berharap permasalahan fasilitas dan aset MRPB dapat segera teratasi, sehingga lembaga tersebut dapat bekerja dengan tenang dan fokus untuk melayani masyarakat adat Papua.
” Kami sebagai pimpinan juga meminta kepada seklis besertanya staf untuk mencatat apa-apa saja yang menjadi aset milik MRPB dan segera laporkan agar Pemerintah Daerah bisa mengambil kebijakan apa yang akan dilaksanakan oleh Pemda terutama mereka yang ada di bagian Aset,” pungkasnya.(aa)
