MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Wakil Bupati Manokwari H. Mugiyono memperingatkan seluruh kepala sekolah negeri di Kabupaten Manokwari untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada peserta didik.
Wabup menegaskan Pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen penuh menjalankan program pendidikan gratis, sehingga tidak ada alasan bagi pihak sekolah untuk membebani orang tua murid dengan biaya tambahan.
“Yang jelas, Pak Bupati sudah menginstruksikan Dinas Pendidikan agar seluruh sekolah negeri tidak boleh memungut atau meminta apa pun dalam penerimaan siswa baru, termasuk biaya seragam,” tegas Mugiyono kepada wartawan, Rabu (24/6/2026)
Mugiyono menyatakan pemerintah daerah tidak akan menoleransi sekolah yang melanggar kebijakan tersebut. Sanksi telah disiapkan bagi oknum kepala sekolah yang terbukti melakukan pungutan.
“Kalau ada kepala sekolah yang masih mencoba melakukan pungutan, berarti dia siap menerima konsekuensinya, termasuk dimutasi,” ujar Wabup.
Untuk memastikan program pendidikan gratis berjalan optimal, Wabup menggarisbawahi sejumlah hal yang dilarang dilakukan oleh sekolah negeri.
Pertama, sekolah dilarang memungut biaya apa pun, baik biaya pendaftaran, uang seragam, maupun Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Kedua, sekolah dilarang menahan ijazah siswa. Jika terdapat persoalan administrasi antara sekolah dan orang tua, penyelesaiannya harus dipisahkan tanpa mengorbankan hak siswa untuk mendapatkan ijazah.
“Pemkab Manokwari telah mengucurkan dukungan anggaran khusus untuk program pendidikan gratis, sehingga operasional sekolah sudah terpenuhi,” ujarnya.
Guna mengawal kebijakan ini di lapangan, Mugiyono meminta peran aktif masyarakat dan orang tua murid.
Ia mengimbau warga untuk tidak takut melaporkan apabila menemukan indikasi pungutan di sekolah.
“Kalau ada yang menemukan [pungutan], silakan laporkan ke Satgas Pendidikan Gratis atau langsung ke Dinas Pendidikan agar segera kita tindaklanjuti,” pungkasnya. (mel)
