MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) meminta Dewan Adat Papua (DAP) Papua Barat agar berjalan sesuai marwanya. “DAP harus jalan sesuai tugas DAP seperti apa, tanpa harus mengintervensi tugas dari lembaga lainnya,” ungkap Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren saat ditemui wartawan, Sabtu (8/8/2021).
Kata Maxsi, MRPB dan DAP harus berjalan bersama, DAP harus turut serta membantu lembaga kultur orang asli Papua dalam memberikan masukan-masukan dari semua elemen masyarakat dari 13 kabupaten /kota. “MRPB tidak mungkin dapat menjangkau 13 kabupaten/kota secara menyeluruh, tapi dengan adanya DAP diwilayah adat yang ada dibeberapa kabupaten /kota bisa membantu MRPB dari apa yang mereka dapat di lapangkan, sehingga bisa disampaikan kepada MRPB,” kata Maxsi.
Lanjutnya, bukan lagi DAP mengintervensi kegiatan dari lembaga, yang sama-sama berbicara masalah orang asli Papua. “DAP berbicara masalah hak-hak dasar Orang Asli Papua, pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat seperti apa yang kita lihat selama ini, DAP tidak berbicara menyangkut hal-hal lain,” tutur Maxsi.
Berbicara masalah pemerintah,kata Maxsi, merupakan wewenangan lembaga, cukup DAP menyurati dan menyampaikan hal yang harus diberi catatan. “Pesan saya kepada DAP tidak lagi meminta-minta kepada pemerintah, tidak bisa lagi kita membuat proposal kepada pemerintah. DAP ini kerja untuk tanah ini, akan ada pejabat-pejabat Papua yang punya hati untuk membantu mereka, sehingga DAP tidak perlu meminta-minta,” pesan Maxsi.
Sehingga disaat DAP berbicara tentang hak orang asli Papua, maka tidak satu orangpun mengintervensi baik MRPB, DPR-PB bahkan pemerintah atau siapa saja. “Karena mereka kerja dengan hati, tapi hari ini kalau mereka meminta bantuan ke sana ke mari, sehingga saya kira mereka tidak akan bersuara untuk suara hati orang Papua,” pungkasnya. (aa)
