MRPB gelar konferensi pers usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komponen masyarakat Papua, Kamis (1/10/2020).(Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wakil Komponen Organisasi Masyarakat Sipil, Keagamaan, dan Akademisi asli Papua dari Domberay dan Bomberay terkait efektifitas pelaksanaan Otsus di Papua Barat. RDP yang berlangsung Kamis (1/10/2020) ini sempat terjadi ketegangan antara peserta yang hadir. Hingga tak sedikit peserta yang keluar ruangan RDP.
Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren saat konferensi pers memberikan apresiasi kepada 36 OKP, LSM, tokoh agama,DAP dan tokoh perempuan yang saat RDP berjalan cukup baik, meskipun ada sedikit ketegangan. “Jadi apa yang disampaikan itu kami sudah tau maksud dan tujuan mereka. Yang jelas pernyataan sikap yang telah diserahkan kepada kami tidak akan kami kurangi sedikitpun atau menambah sedikitpun,” jelas Maxsi.
MRPB mengaku berterima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang sudah mendukung RDP ini berjalan dengan baik. “Hal ini yang akan kita jaga bersama pada RDP II yang akan dilaksanakan pada 6 Oktober 2020,” ujar Maxsi. Dikatakan Maxsi, kesimpulan akhir dari pertemuan tersebut belum ada.
Wakil Ketua I MRPB, Maccleurita MB Kawab mengatakan MRPB akan tetap menjembatani masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat. Dan kegiatan RDP hari ini bisa berjalan dengan cukup baik yang diikuti perwakilan dari berbagai masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari.
Sementara Wakil Ketua II MRPB, Cylirius Adopak menambahkan, bahwa MRPB memiliki peran sebagai penyambung aspirasi, baik antara pemerintah dan masyarakat adat. Dan juga mewakili pemerintah sebagai alat yang dipakai untuk menyampaikan keinginan bangsa dan Negara, namun juga berperan sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi yang diinginkan masyarakat.
“MRPB mau menempatkan diri berada ditengah, kita akan bekerja semaksimal mungkin karena yang melekat pada kita ini merupakan lembaga negara, maka kepentingan Negara diatas segalanya, tetapi harus memperhatikan hal-hal yang muncul, terutama dengan kondisi masyarakat Papua yang ada,” ungkapnya.
Menurut Cylirius, MRPB sudah sangat bijaksana mengambil posisi untuk melaksanakan RDP, bukan karena tidak sejalan dengan pemerintah ataupun bertolak belakang dengan masyarakat adat Papua, tetapi MRPB ingin menempatkan diri sebagai perantara bagi masyarakat dan pemerintah.
“MRPB akan melanjutkan dengan mengadakan RDP II pada 6 Oktober dengan menggundang 12 kabupaten/1 kota se Papua Barat. Dengan keinginan baik ini maka MRPB membuka seluas-luasnya, agar kami mendapat masukan yang sebanyak-banyaknya. Sehingga MRP dapat merumuskan itu untuk berguna bagi Negara dan masyarakat Papua,” tuturnya.
“Kita bersyukur karena hari ini banyak masukan, faktanya memang ada kelompok yang bicara NKRI harga mati, ada kelompok yang bicara tolak Otsus dan ada kelompok yang berbicara referendum. Mari kita terima itu sebagai suatu hikmah, karena dengan masukan banyak itu sehingga bisa menjadi satu rujukan,” katanya.
MRPB mengharapkan RDP II yang akan berjalan pada 6 Oktober nanti bisa berjalan dengan baik hingga selesai dan mendapat kesimpulan dari apa yang masyarakat inginkan.(aa)
