MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Kemampuan individu untuk berwirausaha, menjadi salah satu tujuan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) dalam melaksanakan program pelatihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bersama tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga para kader Badan Otonom Nahdlatul Ulama ini, PP GP Ansor menggandeng PT Pertamina, PT Pos Indonesia dan Bank BNI 1946. Secara bergiliran, pelatihan UMKM ini dilaksanakan di 34 provinsi.
Di Papua Barat, pelatihan UMKM ini dilaksanakan pada Sabtu (13/11/2021) lalu di Manokwari, dengan menghadirkan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi PP GP Ansor, Addin Jauharuddin.
“Papua Barat adalah propinsi ke 23 dari pelatihan di seluruh Indonesia yang sudah kami jalankan selama 1 bulan 10 hari ini. Kami berharap sahabat-sahabat Ansor di wilayah, cabang hingga ranting yang ada di Papua Barat, bisa menyerap ilmu berwirausaha dari pelatihan ini,” kata Addin kepada wartawan.
Dengan bekal kemampuan berwirausaha yang diaplikasikan pada pelaksanaan di lapangan, akan mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi keluarga, yang diharapkan juga berimbas pada kemandirian jalannya roda organisasi.
Menurut komisaris PT Pos Indonesia ini, tidak selamanya organisasi bidang kepemudaan NU ini akan mengharapkan dukungan dari pemerintah maupun perusahaan milik Negara, dalam menjalankan roda organisasi.
Begitu juga terhadap sahabat Ansor, tidak semuanya akan tertampung bekerja sebagai pegawai negeri di kantor pemerintahan, maupun bekerja di perusahaan milik Negara.
“Tetapi dengan pelatihan UMKM ini, para sahabat akan memiliki bekal untuk membuka usaha sendiri, dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain,” tukasnya.
Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Maluku, Papua dan Papua Barat, Halik Rumkel menyatakan, akan terus mendorong para sahabat Ansor yang ada di wilayah, cabang hingga ranting yang telah mengikuti pelatihan ini, untuk menjadi seorang wirausahawan sebagai sumber perekonomian keluarga.
“Itu bagian dari tanggungjawab yang akan kami lakukan. Pimpinan Wilayah tidak sekadar mendatangkan praktisi atau narasumber dalam pelatihan, tetapi juga memonitor dan mendorong adanya penerapan ilmu yang diperoleh pasca pelatihan ini,” kata Halik.(rls)
