Data Desil Hambat Mahasiswa Miskin Terima KIP Kuliah, Rektor UNCRI Soroti Akurasi Data

0
Rektor Universitas Caritas Indonesia (UNCRI), Prof. Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA., (foto: Gemelin/klikpapua)

MANOKWARI – Rektor Universitas Caritas Indonesia (UNCRI) Prof. Dr. Roberth K.R. Hammar menyebut banyak mahasiswa di Manokwari tidak lolos sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun ini karena terkendala data desil ekonomi, padahal kondisi ekonomi keluarga mereka terbatas.

Roberth menyampaikan hal itu dalam catatannya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Papua Barat.

Menurut dia, data desil ekonomi sejumlah mahasiswa tercatat pada tingkat menengah hingga atas (desil 6–10).

Akibatnya, mereka tidak memenuhi kriteria penerima, meski secara nyata membutuhkan bantuan. Mahasiswa yang terkendala itu kemudian mencari alternatif bantuan pendidikan dari pemerintah daerah, seperti program Papua Barat Cerdas.

“Pemerintah perlu melakukan verifikasi dan pembaruan data secara berkala agar program bantuan sosial maupun stimulus ekonomi benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Roberth juga meminta pengawasan berkelanjutan terhadap penerima bantuan pendidikan. Evaluasi berkala terhadap keaktifan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa penerima, katanya, diperlukan agar anggaran tepat guna dan mendorong prestasi akademik.

Di sisi lain, Roberth mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Papua Barat di bawah Gubernur Dominggus Mandacan dalam menekan angka kemiskinan.

“Ada penurunan angka kemiskinan yang cukup drastis, dari sebelumnya sekitar 21 persen turun menjadi 18 sekian persen. Ini merupakan prestasi luar biasa di tengah pemulihan dan stabilitas ekonomi daerah,” katanya.

Dalam sambutan HUT ke-27 Papua Barat, Gubernur Mandacan menyebut angka kemiskinan turun dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 18,68 persen pada Maret 2026.

Roberth menambahkan, di usia ke-27, Papua Barat seharusnya makin matang dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, jumlah kabupaten yang kini tujuh secara administratif seharusnya mempermudah koordinasi dan peningkatan pelayanan publik.

Ia berharap birokrasi dan aparatur pemerintah bekerja lebih proaktif dan peka, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (mel)


Komentar Anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses