MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Ketua Tim Intelektual Percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB) Manokwari Barat, Marinus Bonepay menyampaikan, DOB Manokwari Barat harus dikaji, karena aspirasi yang datang murni dari masyarakat, bukan kepentingan elit politik.
“Ini yang perlu harus dikaji. Untuk itu, kembali mau saya tegaskan bahwa Manokwari Barat ini murni perjuangan yang dilakukan oleh swadaya masyarakat sejak tahun 2005 sampai dengan hari ini,” ungkap Ketua Tim Intelektual Percepatan DOB Manokwari Barat, Marinus Bonepay saat ditemui usai penyampaian aspirasi kepada Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Senin (13/9/2021).
Dalam mendorong pemekaran DOB Manokwari Barat, tegas Marinus Bonepay, tidak ada tokoh intelektual, tidak ada satu tokoh pejabat siapa pun di dalam proses ini. “Ini murni masyarakat yang memperjuangkan, dengan keterbatasan mereka sampai kemudian mendapat persetujuan Presiden,” tegasnya.
Sehingga pihaknya akan mengawal percepatan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), lebih khusus Manokwari Barat. Menurut Marinus Bonepay, dengan terbentuknya pemekaran DOB Manokwari Barat nantinya akan menjawab dua masalah yang dihadapi, baik masyarakat maupun pemerintah yakni Pemerintah Tambrauw dan Pemerintah Kabupaten Manokwari sendiri. “Sampai hari ini persoalan tapal batas, juga persoalan sosial masyarakat. Ini tidak pernah diselesaikan. Sehingga Manokwari Barat ini lahir untuk menyelesaikan masalah, itu yang perlu kita tegaskan di sini,” tegasnya.
Selain itu, menurut Marinus Bonepay, juga untuk membantu Pemerintah Provinsi Papua Barat, dalam pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang juga sudah mendapat persetujuan dari Presiden. “Jika ini tidak terselesaikan maka akan menjadi masalah tapal batas dua provinsi di kemudian hari,” tuturnya.
Marinus menambahkan, dimana Manokwari Barat ini menjadi satu agenda yang sangat prioritas bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera diselesaikan. “Jadi menjadi jelas kepada kita dan publik bahwa Manokwari Barat ini bukan wacana baru, tapi proses yang sudah selesai hanya menunggu kapan disahkan oleh pemerintah pusat,” tuturnya.
Ketua Fraksi Otsus DPR-PB, George K Dedaida menambahkan, semua pemekaran DOB akan dimekarkan, namun akan dilihat siapa yang sudah sesuai kriteria, dan kriteria ini ditentukan dari pusat, bukan dari daerah. Saat ditanya jika terjadi konflik pasca usulan-usulan dalam pemekaran, George menyampaikan, pemerintah juga harus tipis telinga untuk melanjutkan aspirasi. “Masyarakat juga kita mau untuk menahan diri, karena dalam hal menjawab pemekaran ini semua pasti mau, tetapi ada yang sudah masuk lama dan ini yang akan dibahas dan akan didorong sesuai kriteria dari pusat,” pungkasnya.(aa)
