MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Manokwari mengikuti kegiatan Sosialisasi Pedoman Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi (RAT RB) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting ini berlangsung pada Kamis (7/5/2026), dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Papua Barat, Hensah.
Dalam arahannya, Hensah menekankan pentingnya penguatan komitmen seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara optimal dan berkelanjutan.
“Data dukung tahun 2026 ini akan menjadi bahan penilaian utama dalam evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2027. Oleh karena itu, seluruh satuan kerja wajib secara konsisten mengunggah data dukung dan eviden sesuai ketentuan, baik dari segi kelengkapan, kualitas, maupun ketepatan waktu,” tegas Hensah.
Selain soal administrasi dan evaluasi, Kepala Kanwil juga menginstruksikan hal penting lainnya. Ia memerintahkan agar setiap satuan kerja mulai mempersiapkan rencana kerja dan data dukung untuk tahun 2027 sejak dini melalui koordinasi yang intensif dengan bagian terkait, serta menyusun laporan kinerja secara berkala.
Dalam kesempatan tersebut, Hensah juga memberikan instruksi khusus terkait keamanan dan ketertiban. Ia mengarahkan pelaksanaan kegiatan razia secara serentak di seluruh UPT Pemasyarakatan dengan melibatkan aparat TNI dan Polri.
“Kegiatan razia ini harus dilaksanakan secara tertib dan profesional. Hasilnya juga wajib dipublikasikan melalui media resmi masing-masing satuan kerja sebagai bentuk transparansi pelaksanaan tugas kepada publik,” tambahnya.
Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar serta diikuti oleh seluruh jajaran yang membidangi RB dan ZI di lingkungan Kanwil Ditjenpas Papua Barat.
Sebagai tindak lanjut dari arahan pimpinan, LPKA Manokwari akan segera melaksanakan penguatan pembangunan ZI, memastikan pengunggahan data tahun 2026 berjalan tepat waktu, mempersiapkan administrasi tahun 2027, serta melaksanakan instruksi razia bersama unsur TNI dan Polri sesuai jadwal yang ditentukan.(rls/red)
