MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Ketua Panja LKPJ Gubernur Papua Barat Tahun 2021 Ir Dominggus Urbon menyampaikan pandangan fraksi-fraksi terhadap LKPJ Gubernur Papua Barat tahun 2021.
Dimana semua fraksi di DPR Papua Barat menyetujui LKPJ Gubernur Papua Barat tahun 2021 namun dengan tujuh catatan dan rekomendasi dari Panitia Kerja.
Hal ini disampaikan Ketua Panja LPKJ Gubernur Papua Barat tahun 2021 Ir Dominggus Urbon dihadapan Gunernur Papua Barat, Wakil Ketua DPR-PB, anggota DPR-PB, Forkopimda, serta tamu undangan di Aston Niu, Kamis (28/4/2022).
Berdasarkan laporan panitia kerja pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun 2021 dan sebagaimana kajian fraksi-fraksi terhadap dokumen LKPJ Gubernur Papua Barat tahun 2021 demi meningkatkan tata kelola pemerintahan Provinsi Papua Barat, maka dengan ini gabungan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan dapat menyetujui rekomendasi panitia kerja.
Sebagai mana ditetapkan dengan keputusan DPR Papua Barat tentang catatan dan rekomendasi DPR Papua Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun 2021 dengan catatan penting lainnya sebagai suatu proses politik dalam penilaian yang berorientasi pada terwujud atau tidaknya visi misi pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022.
Catatan tersebut yakni:
-
Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu mengupayakan peningkatan industri wisata dan infrastruktur yang berkualitas untuk membuka peluang pembangunan destinasi yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal,;
-
Pembiayaan infrastruktur dalam rangka konektivitas antara wilayah dan antar moda harus juga diikuti dengan memberikan pertumbuhan yang sangat signifikan dan berkelanjutan yang tertunjang ( sustainability ) penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam dan potensi unggulan daerah yang berkeadilan,” ungkapnya.
-
Berkaitan dengan penanganan Covid-19, DPR Papua Barat menegaskan agar pemerintah melalui tim kerja Satgas pencegahan Covid-19 harus lebih transparan tentang pengelolaan anggaran target kerja dan target hasil serta sasarannya dan menunjukkan kemajuan yang signifikan tentang upaya pencegahan Covid-19;
-
Penyelesaian lahan hak masyarakat, pemerintah Provinsi Papua Barat perlu memperhatikan penyelesaian pembayaran hak-hak masyarakat adat atas penggunaan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan kantor DPR Papua Barat serta kantor-kantor pemerintah dan aset lainnya agar di kemudian hari tidak menimbulkan terjadinya masalah.
-
Penyediaan anggaran untuk tambahan unsur pimpinan DPR Papua Barat dari jalur pengangkatan, memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107 tahun 2021 dan undang-undang nomor 2 tahun 2021 pasal 32 ayat sampai dengan ayat 5 dan peraturan DPR Papua Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata tertib maka DPR Papua Barat dari mekanisme pengangkatan mempunyai hak untuk duduk sebagai unsur pimpinan DPR PB untuk itu disampaikan agar Gubernur Papua Barat menyiapkan anggaran serta hak-hak lainnya yang melekat sebagai unsur pimpinan.
-
Sengketa tapal batas dalam menyikapi sengketa batas wilayah Provinsi Papua Barat di Pulau Sayang, Pulau Sain, Pulau piyai distrik waigeo Utara kepulauan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat dengan pemerintah provinsi Halmahera Utara maka ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian Gubernur Provinsi Papua Barat yakni