MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Komisi IX DPR RI menyoroti kondisi fasilitas kesehatan di Papua Barat yang dinilai masih minim dan belum merata.
Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja wakil ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, ke Provinsi Papua Barat, Rabu (28/5/2025).
Dalam rapat dengar pendapat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat di Kantor Gubernur, Nihayatul mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi rumah sakit yang belum memadai.
“Masih banyak hal yang perlu diperbaiki, salah satunya terkait fasilitas rumah sakit. Di Papua Barat belum ada satu pun rumah sakit bertipe B. Dari total 12 rumah sakit, tujuh di antaranya masih bertipe C, dan lima lainnya tipe D,” jelasnya.
Ia menilai kondisi ini harus segera ditingkatkan agar selaras dengan visi percepatan pembangunan nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita harus lakukan akselerasi, sesuai dengan arahan quick wins dari Presiden. Semua rumah sakit tipe D di Papua Barat perlu ditingkatkan menjadi tipe C,” ujarnya.
Nihayatul juga menyinggung tantangan implementasi Universal Health Coverage (UHC) di Papua Barat.
Menurutnya, meskipun provinsi ini telah mencapai cakupan UHC, kualitas layanan kesehatan belum sepenuhnya memadai karena keterbatasan tipe rumah sakit.
“Kalau rumah sakitnya masih tipe D, tentu akan membebani pemerintah daerah. Karena meskipun semua warga sudah dijamin UHC, mereka tetap harus dirujuk ke luar provinsi untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, dan biaya rujukan itu menjadi tanggung jawab Pemprov,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat disebut telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare untuk pembangunan rumah sakit vertikal.
Namun, menurut Nihayatul, yang tidak kalah penting adalah peningkatan mutu seluruh rumah sakit dan Puskesmas yang sudah ada.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit dan balai kerja menjadi prioritas dalam program kerja Pemerintah Provinsi.
“Pembangunan balai kerja sudah mulai berjalan, namun keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi tantangan utama. Untuk itu, kami sangat berharap dukungan dari pemerintah pusat dan Komisi IX DPR RI,” ujar Lakotani. (dra)
