Gubernur, Wakil Gubernur Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari melakukan rapat bersama para bupati/walikota se Papua Barat, Senin (3/8/2020).(Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Kodam XVIII/ Kasuari akan merekrut prajurit bintara baru sebanyak 1000 orang, yang dikhususkan untuk Orang Asli Papua (OAP) dari kabupaten/kota di Papua Barat. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan, selain membahas masalah CPNS juga dibahas formasi Bintara TNI-AD.
“Formasi ini langsung dari Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam rangka mengisi pembentukan Kodim, Batalyon, Korem yang kekurangan anggota,” ungkap gubernur.“Ini berkat perjuangan Bapak Pangdam XVIII /Kasuari dengan Kepala Staf Angkatan Darat, disetujui dengan memberikan kuota 1000 untuk OAP untuk bisa mendaftar menjadi Bintara,” sambung gubernur saat ditemui wartawan usai pertemuan di Swiss Belgotel, Senin (3/8/2020).
Menurut gubernur, Kepala Staf Angkatan Darat menyampaikan apabila mengiginkan mau semua Orang Asli Papua, maka pembiayaan menjadi tanggungjawab daerah, dalam hal ini provinsi dan kabupaten/ kota di Papua Barat. “Sehingga tadi dalam pertemuan kita sudah sepakat untuk pembiayaan nanti pada perubahan APBD, sehingga total anggaran yang diberikan nanti bisa kita bagi 14 yang terdiri dari 12 kabupaten, 1 kota dan 1 provinsi,” ungkapnya.
Gubernur menyampaikan jika dihitung-hitung untuk beban biaya Papua Barat mampu, hanya saja untuk latihan harus dititipkan ke beberapa Kodam, karena Rindam Kodam XVIII/Kasuari di Mansel daya tampung masih terbatas, hanya bisa untuk 200 orang saja.
Lebih lanjut gubernur menyampaikan semua bupati, walikota sudah sepakat untuk anggaran perubahan APBD, kabupaten,kota dan provinsi dibagi rata dan menjadi tanggung jawab daerah untuk biayai latihan sampai selesai. “Dan pembiayaan selanjutnya baru dari APBN melalui TNI,” bebernya.
Kabupaten/kota dan provinsi masing-masing akan menanggung masing-masing sekitar Rp 5 miliar. “Kita bagi rata ya masing-masing 5 miliar begitu. Untuk kuota tadi sudah dibagikan tiap kabupaten/kota 100 orang, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 1.300 orang, bisa juga lebih untuk tes karena belum tentu semua itu lulus, maka itu 1.300 yang mungkin ada yang tidak lulus kesehatan atau hal-hal lain yang tidak lulus, berarti bisa pas begitu 1000,” ungkap gubernur.
Terkait waktu pembukaan pendaftaran, akan mengikuti perubahan APBD di kabupaten/ kota dan provinsi. Apabila sudah selesai, maka secepatnya dialokasikan, agar Pangdam XVIII/ Kasuari segera melapor ke Kepala Staf Angkatan Darat , agar pendaftaran bisa mulai dibuka. (aa)
